Ancol Tender Reklamasi Pantai, Mitra Asing Siap Kerja Sama

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) sedang menggelar proses tender untuk proyek reklamasi pantai. Dalam tahap ini, 16 calon mitra berasal dari Eropa, China, hingga Korea bersaing untuk mengerjakan proyek yang bernilai sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Direktur Utama PJAA, Syahmudrian Lubis, menegaskan bahwa para calon mitra asing menunjukkan antusiasme tinggi untuk terlibat. Ia berkata, “Yang menariknya adalah the moment kami propose kepada kita punya partner itu, banyak calon-calon investor itu mengatakan, ‘eh come on, nggak usah deh pake lo punya duit, kita bangun sama-sama, nanti land‑nya kita sharing gitu lho’. Ini menjadi suatu kita punya, bahwasannya, ‘oh ternyata ada mekanisme untuk partnership yang bisa menguntungkan juga buat Ancol’.”

Menurut Lubis, kerangka kerja sama ini memungkinkan Ancol tidak perlu menggelontorkan modal kerja atau capital expenditure (capex) besar. Ia menambahkan, “Melalui kerangka kerja sama tersebut, Ancol tidak perlu menggelontorkan modal kerja atau capital expenditure (capex) besar untuk proyek tersebut.”

Pria yang akrab disapa Ian menjelaskan bahwa proses tender ini mengadopsi skema beauty contest. Dalam skema ini, Ancol hanya akan memilih satu calon mitra kerja untuk menggarap reklamasi tersebut. Ia menyatakan, “Kalau seandainya kita sedikit kami membayar, oh bisa jadi pemenang lagi. Makanya kita bikin itu jadi beauty contest.”

Reklamasi akan dilakukan di atas lahan seluas 65 hektare yang mencakup Pantai Barat hingga Utara Ancol. Ian menambahkan, “Jadi di Marina itu sebelah kiri, kalau kita sebut itu adalah Pantai Barat ya, itu sampai ke Utaranya itu. Luasnya ada sekitar 65 hektare. Nah itu 65 hektare itu yang akan kita bagi untuk kebutuhan bisnis, ada untuk kebutuhan umum,” pungkasnya.

Proyek ini akan dibagi antara pemenang tender untuk kebutuhan bisnis dan kebutuhan umum. Dengan nilai proyek yang signifikan, Ancol berharap dapat memanfaatkan mekanisme partnership ini untuk mengurangi beban modal.

Sementara itu, Ancol menghadapi risiko penghapusan pencatatan saham atau delisting dari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) akibat ketentuan baru batas minimum free float sebesar 15%. Saat ini, tingkat free float Ancol hanya sebesar 9,99 %.

Komisaris Utama PJAA, Irfan Setiaputra, mengakui struktur kepemilikan saham perseroan masih di bawah ketentuan BEI. Ia menjelaskan, “Menurutnya, posisi perseroan saat ini agak unik karena berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Adapun komposisi pemegang saham PJAA saat ini Pemda DKI Jakarta 72%, PT Pembangunan Jaya 18,01%, dan masyarakat 9,99%.”

Irfan menambahkan, “9,99% itu dimiliki publik dan ada beberapa afiliasi, sehingga sebenarnya berada di bawah yang kami masukin ke dalam free float ini,” ungkapnya. Ia juga menyatakan, “Saat ini, Ancol masih menunggu aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait batas free float ini.”

Ia menyatakan bahwa pihaknya terbuka dengan dua opsi: delisting atau melakukan aksi korporasi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam struktur kepemilikan saham PJAA. Ia berkata, “Kami masih sampai saat ini masih menunggu peraturan OJK terbaru terkait dengan free float ini, apakah kita kemudian akan meningkatkan partisipasi publik atau malah jalur yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sudah mengumumkan untuk melakukan delisting,” jelasnya.

Namun, Irfan menegaskan bahwa perusahaan tidak akan terburu-buru menetapkan langkah untuk memenuhi ketentuan minimal free float. Ia menutup, “Memang diskusi kami dengan, baik Pemda Jakarta maupun Pembangunan Jaya, semuanya kita sepakat kalau kita tunggu dulu pengumuman, tidak usah terlalu terburu‑buru.”

Dengan proses tender yang kompetitif dan tantangan regulasi free float, Ancol berada di persimpangan antara memperluas proyek reklamasi dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan pasar modal. Keputusan akhir akan memengaruhi arah strategis perusahaan dan peluang bagi mitra asing yang berminat berkontribusi pada pembangunan pantai Ancol.