Badung Siap WFH Satu Hari Seminggu, Menunggu Surat Resmi

Work From Home (WFH) menjadi topik hangat di Badung, meski keputusan resmi belum turun. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menegaskan kesiapan mereka, namun masih menunggu surat resmi dari pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, Wayan Putra Yadnya, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan.

Putra Yadnya menambahkan, “Sampai siang tadi masih belum suratnya tentang bagaimana polanya. Terkait dengan itu kami juga menunggu (arahan resmi) dari provinsi,” Rabu, 25 Maret 2026. Ia menekankan bahwa kebijakan ini belum memiliki rincian konkret, termasuk berapa hari kerja yang akan dialihkan ke rumah.

“Ini masih belum pasti juga. Kami belum tahu juga nanti instruksi pastinya. Nanti kalau sudah ada, kami update,” ungkapnya. Ia juga menanyakan apakah satu hari penuh atau bergiliran, menunggu petunjuk lebih lanjut dari pimpinan.

“Apakah satu hari full atau memang kita bergiliran kayak dulu. Nah ini ini ini belum ada keputusan juga dari pimpinan. Nanti kami minta petunjuk,” jelasnya lagi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Badung tidak akan terkejut jika kebijakan WFH diberlakukan secara tiba-tiba.

Wacana ini muncul seiring potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah pusat menganggap WFH satu hari seminggu sebagai langkah strategis untuk menghemat energi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis sepakat dengan rencana tersebut.

Rapat lintas kementerian yang melibatkan Menko PMK Pratikno, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Seskab Teddy Indra Wijaya berlangsung selama hampir tiga atau empat jam. Dalam rapat tersebut, para pemimpin membahas strategi pemerintah untuk mengantisipasi krisis global. “Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kami sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kami hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” kata Tito setelah konferensi pers update PHTC di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 Maret 2026.

Keputusan akhir masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi. Sementara itu, Badung bersiap menerima instruksi, menyesuaikan jadwal kerja, dan menyiapkan infrastruktur untuk WFH satu hari seminggu. Kebijakan ini, jika diterapkan, akan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan konsumsi BBM dan menanggapi potensi krisis energi global.