Banjir Sumatera Barat: Dody Hanggodo Fokus Perbaikan Irigasi

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memeriksa dampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa penanganan pasca bencana menjadi prioritas utama, khususnya perbaikan irigasi di titik terdampak.

Dody menyebut bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Tujuannya adalah mempercepat penanganan, memastikan konektivitas tetap terjaga dan aliran irigasi segera pulih.

"Irigasi dan jalan yang rusak akibat bencana kemarin penanganannya kini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat, sesuai Instruksi Presiden. Terutama karena saat ini sudah memasuki musim tanam, perbaikan irigasi harus diprioritaskan," kata Dody di Sungai Batang Tampo, Tanah Datar, Kamis (21 Juni 2026).

Banjir terjadi akibat curah hujan ekstrem yang mencapai 215 mm/hari di wilayah Lintau Buo. Debit air tinggi menyebabkan sejumlah sungai di DAS Indragiri meluap, antara lain Batang Tampo, Batang Piubuh, Batang Kawai, Batang Buo, Batang Selo, Batang Atar, dan Batang Baburai.

Kondisi tersebut diperparah oleh sedimentasi dan penyempitan alur sungai. Dampak ini menimbulkan kerusakan pada infrastruktur di tujuh kecamatan: Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Tanjung Emas, Padang Ganting, Salimpaung, Sungai Tarab, dan Tanjung Baru.

Selama kejadian, 16 nagari/desa terdampak. Kerusakan meliputi: 12 ruas jalan rusak berat, 13 ruas jalan rusak ringan, enam jembatan putus, serta kerusakan pada jaringan irigasi, parit, pompa air, rumah ibadah, dan permukiman warga.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang mengerahkan tiga unit alat berat excavator, material bronjong, dan mobilisasi pipa HDPE. Penanganan difokuskan pada normalisasi alur sungai, penguatan tebing yang tergerus, dan pemulihan fungsi infrastruktur sumber daya air.

Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan inventarisasi kerusakan dan menyiapkan langkah rehabilitasi pascabencana bersama pemerintah daerah. Penanganan jangka menengah dan panjang diarahkan pada pengendalian sedimentasi sungai, peningkatan kapasitas alur sungai, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir.

Langkah-langkah tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan kawasan terhadap bencana hidrometeorologi, mengurangi risiko banjir susulan, dan mempercepat pemulihan fungsi irigasi serta jalan.

Peran bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, sesuai Instruksi Presiden, menunjukkan pendekatan terpadu dalam mengatasi dampak bencana. Dengan koordinasi yang kuat, upaya perbaikan dan rehabilitasi diharapkan dapat meminimalisir kerugian dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak.