Bansos Tak Tepat Sasaran: 45% Tidak Dicapai, Data Diperbarui

Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen bantuan sosial sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mencapai sasaran yang dimaksud. Pemerintah kini tengah memverifikasi dan memperbarui data masyarakat agar penyaluran dapat lebih akurat.

Di Pendapa Manggala Praja Nugraha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa masalah penyaluran bansos menjadi perhatian serius pemerintah. “Diperkirakan untuk PKH dan Sembako itu 45% tidak tepat sasaran. Maka kita terus koordinasi, kita terus perbaiki Dan mudah-mudahan dengan data yang akurat itu intervensinya tepat sasaran dan kemudian berdampak nyata,” ujarnya pada 29 Maret 2026.

Untuk memperbaiki data, pemerintah menggerakkan seluruh komponen, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Data yang akan diperbarui disimpan di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). “Kami tugasnya membantu proses pemutakhiran,” tambah Gus Ipul.

Tim operator desa, RT, RW, kepala desa, pendamping PKH, dan dinas sosial memiliki peran penting. Data masyarakat berubah setiap hari: lahir, meninggal, menikah, naik kelas, turun kelas. “Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang meninggal. Setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas,” jelasnya.

Gus Ipul menekankan kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan data sosial dan ekonomi yang lebih akurat. Pemerintah juga mengajak masyarakat mengawasi penyaluran bantuan. “Kami mengundang partisipasi masyarakat lewat saluran-saluran yang kita gunakan. Untuk apa? Supaya bantuan-bantuan pemerintah baik itu bansos maupun subsidi sosial itu bisa diterima mereka yang berhak,” kata beliau.

Menanggapi upaya Trenggalek, Gus Ipul mengapresiasi kabupaten tersebut. “Saya berterima kasih karena Kabupaten Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap data. Ya, sudah ada mekanisme yang dibuat, sudah ada upaya-upaya yang nyata dalam mengendalikan data yang akurat,” ujarnya.

Hasil penyisiran data juga diaplikasikan di program Sekolah Rakyat (SR). Masyarakat miskin yang belum terdata, atau disebut “the invisible people”, kini dapat mengakses bantuan sosial dan pendidikan. “Mereka yang belum terdata, mereka yang belum beruntung karena belum terbawa oleh proses pembangunan, mereka yang tersisihkan selama ini, yang ada di sekitar kita itu, itu kita bisa rengkuh, kita bisa rangkul,” tambah Gus Ipul.

Dengan memperbarui data secara real‑time dan melibatkan masyarakat, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi penerima manfaat.