Banyuwangi Jadi Kabupaten Kinerja Tinggi Keempat di Indonesia

Banyuwangi kembali menempati posisi pertama dalam kategori kabupaten dengan status 'Kinerja Tinggi' menurut evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini menambah prestasi yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia pada tahun 2025. Tahun 2026 ini merupakan kali keempat Banyuwangi menjadi kabupaten berkinerja terbaik di seluruh Indonesia.

Penilaian berasal dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), mekanisme tahunan Kemendagri yang mengukur akuntabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. LPPD menilai 606 indikator, mencakup pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, serta inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Acara dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, pada Senin, 27 April 2026. Para kepala daerah hadir, menunjukkan bahwa di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan.

“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” pesan Wamendagri Bima Arya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri. “Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. InsyaAllah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” ujar Ipuk.

Ipuk menekankan bahwa program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Ia menambahkan, “Seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan dan kesehatan. Tadi sudah arahan-arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan.”

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, menjelaskan bahwa 606 indikator penilaian mulai dari aspek makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” kata Budi.

Persentase penduduk miskin terus menurun. Angka kemiskinan Banyuwangi sempat meningkat di masa pandemi Covid menjadi 8,07 pada tahun 2021. Namun, dengan kolaborasi dan kerja keras semua pihak, kemiskinan ditekan menjadi 7,51 pada 2022, 7,34 pada 2023, 6,54 pada 2024, dan 6,13 pada 2025. Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi.

Perkapita masyarakat terus naik, mencapai Rp 67,08 juta pada tahun 2025, meningkat dari Rp 62,08 juta pada 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi juga naik pada 2025 sebesar 75,17, meningkat dari 74,3 pada 2024.

Evaluasi kinerja pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, menunjukkan hasil positif. Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan maksimal, dengan cakupan layanan balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui mencapai 100 %. Layanan pendidikan juga menunjukkan peningkatan akses dan kualitas yang signifikan.

Banyuwangi telah menjadi Kabupaten Terinovatif versi Kemendagri selama delapan kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Selain itu, Banyuwangi meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA.

Penghargaan ini menegaskan komitmen Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan skor tinggi dan tren positif di berbagai indikator, Banyuwangi terus berupaya memperkuat kapasitas fiskal, SDM, dan kemandirian ekonomi rakyat.