Bappenas: Kerugian Iklim Capai Rp544 Triliun Per Tahun

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan peringatan serius. Perubahan iklim kini bukan lagi sekadar isu lingkungan. Ini sudah menjadi masalah ekonomi yang nyata. Setiap tahun, Indonesia bisa merugi hingga ratusan triliun rupiah.

Dalam skenario terburuk, kerugian tahunan akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun. Angka itu dihitung mulai tahun 2026. Jika ditarik hingga akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2029, total kerugian yang mungkin diderita mencapai Rp 2.176 triliun. Angka ini disampaikan Rachmat dalam acara Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta Pusat, Senin 13 Juli 2026.

"Paling tidak terdapat 319 kabupaten/kota yang saat ini tingkat kerentanan iklimnya sangat tinggi dengan potensi kerugian mencapai Rp 544 triliun atau lebih dari Rp 2.000 triliun pada tahun 2029, kalau tidak diatasi," kata Rachmat.

Ia menambahkan, jumlah itu setara dengan dua per tiga atau sekitar 66,66 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini berarti dua per tiga (atau sekitar 66,66%) dari APBN kita bisa habis hanya gara-gara kerentanan iklim yang harus kita atasi," sambungnya.

Contoh nyata sudah terlihat. Sekitar 18.000 kilometer garis pantai di seluruh Indonesia masuk kategori rentan hingga sangat rentan. Ancaman datang dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan kenaikan permukaan air laut. Semua itu sangat memengaruhi aktivitas warga dan perekonomian di wilayah pesisir.

Masalahnya semakin pelik di Pulau Jawa. Khususnya di sepanjang pantai utara atau Pantura. Aktivitas ekonomi masyarakat di sana menyumbang sekitar 27 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Lebih dari itu, 60 persen industri nasional berada di pesisir utara Jawa. Artinya, ancaman iklim di wilayah ini berdampak langsung pada ekonomi negara.

"Jakarta sendiri diperkirakan bisa kehilangan setidaknya US$ 186 juta setiap tahun akibat risiko banjir, kerusakan infrastruktur, bangunan, dan hilangnya lahan produktif," ujar Rachmat.

Pemerintah tidak tinggal diam. Sudah ada strategi pencegahan dan mitigasi yang disusun. Strategi ini bertumpu pada tiga pilar utama.

Pilar pertama adalah pengendalian air akar masalah. Pemerintah mendorong pengendalian sumur bor, pengelolaan air tanah yang berkelanjutan, dan pengurangan beban pembangunan di kawasan pesisir.

Pilar kedua adalah restorasi ekosistem pesisir. Langkahnya mencakup rehabilitasi mangrove sebagai benteng alami. Juga ada program reforestasi besar-besaran seluas 12 juta hektare yang sudah dicanangkan.

Pilar ketiga adalah pembangunan pesisir berbasis data. Pemerintah menggunakan Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu atau disingkat SEPAKAT. Di dalamnya termasuk proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di Pantura.

"Kita mencanangkan penanggulangan persoalan perubahan iklim dengan program infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur digital sekaligus," pungkas Rachmat.

Angka kerugian yang dipaparkan menunjukkan skala masalah yang dihadapi. Dengan 319 kabupaten/kota berkerentanan tinggi dan garis pantai sepanjang 18.000 km dalam kondisi rentan, dampak ekonomi dari perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan. Ini sudah terjadi. Langkah mitigasi yang diambil pemerintah, dari restorasi mangrove hingga tanggul raksasa, adalah upaya untuk menekan kerugian yang terus membengkak setiap tahunnya.