Batam Usulkan WFH ASN Setiap Jumat, Layanan Tetap Tersedia
Gambar atau konten salah?
Pemerintah Kota (Pemkot) Batam sedang mengusulkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Dalam rencana ini, Aparatur Sipil Negara yang melayani publik akan bergantian hadir di kantor sehingga layanan tetap berjalan.
“Kami sudah arahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batam untuk menggodok aturan itu (WFH ASN),” kata Sekretaris Daerah Kepri, Firmansyah, Kamis 02 April 2026. Firmansyah menjelaskan bahwa ia telah meminta pengaturan khusus bagi ASN yang bertugas di pelayanan publik.
Menurutnya, ASN di sektor tersebut akan diatur secara bergantian. Tujuannya agar pelayanan publik tetap tersedia tanpa gangguan.
“Nanti akan diatur sedemikian rupa sesuai aturan. Misalnya, pelayanan publik akan diatur agar tidak mengganggu pelayanan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa sistem WFH harus meminimalisir dampak pada layanan masyarakat.
“Yang utama adalah jaminan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga, tersedia, dan tidak ada kendala. Setelah itu baru WFH bisa dijalankan,” ujarnya. Firmansyah menegaskan bahwa pelayanan publik harus optimal selama penerapan WFH ASN.
“Secara sarana dan prasarananya Pemkot Batam siap. Insyaallah tidak akan ada kendala,” ujarnya. Ia menegaskan kesiapan infrastruktur dan sumber daya kota untuk mendukung kebijakan ini.
Dengan jadwal bergantian dan jaminan layanan, Pemerintah Kota Batam berharap kebijakan WFH dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat. Kesiapan sarana dan prasarana menjadi kunci utama dalam pelaksanaannya.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Gelombang Panas Belanda Tewaskan 900 Orang, Prancis Terbakar
Kuasa Hukum Sarwendah Bantah Tuduhan Eksploitasi Anak
Pelabuhan Roro Gunungsitoli Disiapkan Jadi Pusat Logistik Nias
Kerajaan Dukung Penuh Timnas Usai Kalah di Semifinal
Gempa M3,4 Guncang Pidie Jaya, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Sergai Bangun Mal Pelayanan Publik Rp6,2 Miliar Tahun Ini
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
