BGN Klarifikasi: 21.801 Motor Listrik untuk Program MBG

Video yang menampilkan deretan sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi viral di media sosial. Banyak orang menebak‑tebak maksud di balik kendaraan tersebut, sehingga muncul spekulasi luas.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, segera merespons dengan memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa pengadaan motor memang sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025. Motor tersebut bukan untuk penggunaan umum, melainkan khusus untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 07 April 2026.

Ia menambahkan bahwa motor‑motor itu belum dibagikan. Kendaraan yang sudah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan secara resmi. “Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.

Realisasi pengadaan dilakukan secara bertahap, dimulai sejak Desember 2025. Langkah ini diambil agar program MBG dapat berjalan optimal di berbagai daerah. Dadan menegaskan bahwa proses bertahap ini memastikan kesiapan operasional di lapangan.

Berbagai rumor beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan, dengan klaim mencapai 70.000 unit. Dadan dengan tegas membantah kabar tersebut. Ia memastikan angka tersebut tidak benar. “Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” tegasnya.

Dadan mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Ia berharap publik dapat memahami bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kelancaran distribusi dan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.

Dengan penjelasan ini, masyarakat kini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang tujuan dan proses pengadaan sepeda motor BGN. Pengadaan tersebut tetap berada di bawah pengawasan ketat pemerintah, dan jumlah kendaraan yang akan beroperasi sudah terukur dan terdaftar secara resmi.