BI Pastikan Kebijakan Tak Berubah Meski Pimpinan Berganti

Parapat – Meskipun ada pergantian pimpinan di Bank Indonesia (BI), arah kebijakan bank sentral disebut tidak akan berubah. Hal ini disampaikan oleh Pejabat Gubernur Sementara (PGS) BI, Destry Damayanti. Ia menegaskan bahwa fokus utama BI tetap pada menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.

Destry menjelaskan bahwa dirinya secara otomatis menjalankan tugas sebagai PGS setelah Gubernur BI sebelumnya, Perry Warjiyo, mengundurkan diri. Aturan ini sudah diatur dalam undang-undang. Saat ini, jumlah anggota Dewan Gubernur BI hanya tinggal lima orang.

"Dengan adanya pengunduran diri dari Bapak Gubernur kita sebelumnya, Bapak Perry Warjiyo, maka kami sekarang di anggota Dewan Gubernur memang masih ada lima, di mana saya sebagai Deputi Gubernur Senior, otomatis secara undang-undang, kalau Gubernurnya berhalangan, maka Deputi Gubernur Senior itu menggantikan sebagai Pejabat Gubernur Sementara," kata Destry secara daring dalam acara Editor Briefing yang digelar di Parapat, Jumat, 31 Juli 2026.

Status PGS ini hanya bersifat sementara. Proses pengisian jabatan gubernur tetap akan mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang. Destry menekankan bahwa pergantian pimpinan tidak akan mengubah fokus atau sikap kebijakan BI. Menurutnya, menjaga stabilitas rupiah dan inflasi tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

"Intinya, dengan formasi kami sekarang ini, kami akan tetap komitmen, di mana kami saat ini untuk rupiah, baik itu untuk melihat dekat ataupun berkenaan inflasi, maka itu menjadi komitmen kami. Itu menjadi target dan fokus," ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Destry mengatakan BI akan tetap konsisten berada di pasar. Intervensi akan dilakukan melalui berbagai instrumen. Mulai dari pasar spot, Non Deliverable Forward (NDF), hingga Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).

"Untuk rupiah, kita akan tetap konsisten, kita akan berada di pasar, kita akan masuk untuk intervensi, apakah spot, NDF, ataupun DNDF. Kebijakan kita pun juga kita akan arahkan untuk menggunakan capital inflow yang masuk, sehingga itu tentu akan memperkuat sektor eksternal kita," jelasnya.

Di sisi inflasi, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi ini dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Selain itu, BI juga melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini bertujuan membantu daerah meningkatkan produksi pangan.

"Termasuk juga untuk inflasi, kita juga tentu memperkuat tim pengendali inflasi pusat dan daerah. Kami bersama-sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai Gerakan Pengendalian Inflasi dan GNPIP. Jadi itu gerakan langsung ke daerah bagaimana kita bantu mereka," katanya.

Lebih lanjut, Destry mengatakan BI juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Koordinasi ini dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Tujuannya adalah menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, kebijakan makroprudensial juga akan terus dioptimalkan. Kebijakan ini diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Teman-teman tolong, saya ingin menekankan bahwa dengan formasi kami sekarang, saat ini di Bank Indonesia, stance kita tetap sama, tidak berubah dibandingkan dengan posisi stance sebelumnya. Kita akan tetap memfokuskan stabilitas, dengan mengoptimalkan berbagai instrumen dan berbagai kebijakan yang kami miliki," tegas Destry.

Ia menambahkan, BI juga akan terus mengoptimalkan kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi syariah, serta ekonomi hijau. Semua ini adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pergantian pimpinan di BI terjadi setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri. Destry Damayanti, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior, secara otomatis menggantikannya sebagai Pejabat Gubernur Sementara. Proses pemilihan gubernur definitif akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Sampai saat itu tiba, BI memastikan tidak akan ada perubahan dalam arah kebijakan moneter. Fokus pada stabilitas rupiah dan inflasi tetap menjadi prioritas utama.