Bupati Banyuwangi Bersepeda ke Kantor, Contoh Hemat BBM

Ipuk Fiestiandani, bupati Banyuwangi, memulai hari dengan bersepeda ke kantor. Ia memakai helm hitam dan menempuh jarak sekitar 2 kilometer dari rumahnya ke Kantor Pemkab Banyuwangi. Langkah ini dimulai pada 01 April 2026 sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi yang diberlakukan pemerintah pusat.

“Ini langkah kecil untuk menghemat energi, utamanya BBM. Hari ini saya sengaja gowes menuju kantor. Selain badan lebih bugar, saya juga bisa bersosialisasi langsung dengan warga,” ujar Ipuk pada 02 April 2026. Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar imbauan, melainkan contoh nyata bagi aparatur sipil negara (ASN).

Ipuk mengajak pegawai yang tinggal dekat kantor untuk berjalan kaki atau bersepeda. Ia menambahkan, “Saya mengajak semua ASN mulai membiasakan naik sepeda atau jalan kaki, bagi yang rumahnya dekat. Bahkan ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk lari. Apalagi bagi yang kesehariannya bekerja di belakang meja, duduk lama, ini harus dibiasakan, bahkan dijadikan budaya karena menyehatkan.”

Sebelum kebijakan penghematan BBM, sejak Februari 2026, Ipuk sudah mengeluarkan gerakan penggunaan angkutan umum tiap hari Jumat. ASN diminta menggunakan ojek online (ojol) atau transportasi umum ke kantor. Program ini bertujuan tidak hanya mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan para pengemudi.

Menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang mulai 01 April 2026 menerapkan Work From Home setiap hari Jumat bagi ASN dan sektor swasta, Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi masih akan membahasnya. “Ini sedang kami bahas, apakah Banyuwangi juga memungkinkan melaksanakan WFH. Kalau sudah banyak yang menggunakan angkot/ojol, jalan kaki, atau bersepeda, saya rasa WFH akan menjadi pilihan terakhir,” kata Ipuk.

Ia menekankan bahwa efisiensi BBM harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah tetap membutuhkan kecepatan kerja dan koordinasi agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara optimal.

Secara keseluruhan, langkah Ipuk menunjukkan upaya daerah dalam mengurangi konsumsi BBM sambil mempromosikan gaya hidup sehat. Kebijakan ini menyeimbangkan penghematan energi dengan kebutuhan operasional dan kesejahteraan masyarakat.