Buruh Jatim Aksi May Day 2026: Tuntut Komitmen 2025

Jumat, 01 Mei 2026 menandai persiapan Buruh Jawa Timur (Jatim) untuk aksi May Day 2026 di Surabaya. Mereka tidak hanya menyoroti isu nasional, tapi juga menuntut pelaksanaan komitmen yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 01 Mei 2025.

Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim, Nuruddin Hidayat, menegaskan bahwa aksi kali ini menjadi momentum untuk memastikan janji tersebut. Ia mengungkapkan, “Buruh Jawa Timur menuntut realisasi komitmen yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 1 Mei 2025,” kata Nuruddin pada Jumat, 01 Mei 2026.

Aksi May Day 2026 ini difokuskan sebagai konsolidasi kekuatan buruh Jatim. Tujuannya adalah memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja. Selain FSPMI, serikat buruh lain seperti GESPER juga akan ikut serta.

Menurut Nuruddin, sekitar 6.000 buruh dari berbagai daerah di Jatim akan terlibat. Ia menjelaskan, “FSPMI dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Tuban,” menambahkan Nuruddin.

Rencana aksi dimulai dengan salat Jumat di beberapa masjid. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Masjid Al‑Akbar Surabaya, Masjid Kejati Jatim di Jalan Ahmad Yani, dan Masjid Al‑Falah di Jalan Raya Darmo. Sebagian peserta akan melaksanakan salat di sekitar Jalan Pahlawan, tepat di depan Kantor Gubernur Jatim.

Setelah salat, massa akan bergerak menuju titik kumpul di depan BG Junction Mall, Jalan Bubutan, sekitar pukul 13.00 WIB. Pada pukul 14.00 WIB, massa akan melakukan long march ke Kantor Gubernur Jawa Timur. Ia diperkirakan tiba di lokasi aksi pukul 15.00 WIB. Ia mengulangi, “Setelah itu, pukul 14.00 WIB massa akan long march ke Kantor Gubernur Jawa Timur, dan diperkirakan tiba di lokasi aksi pukul 15.00 WIB.”

Jalan Pahlawan menjadi titik utama aksi, namun sejumlah ruas jalan lain juga berpotensi mengalami kepadatan. Jalan Bubutan dan akses menuju Kantor Gubernur Jatim menjadi titik kritis. FSPMI mengerahkan sekitar 50 unit bus, 10 truk mobil komando, dan konvoi ribuan sepeda motor. Oleh karena itu, detikers diimbau mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan mencari jalur alternatif.

Berikut adalah tuntutan lokal Buruh Jawa Timur yang akan diajukan pada May Day 2026:

• Revisi dan pembentukan regulasi ketenagakerjaan oleh pemerintah pusat dan DPR RI.
• Evaluasi Surat Edaran Mahkamah Agung yang dianggap merugikan pekerja.
• Penyediaan rumah murah dan rumah susun bagi buruh.
• Penyusunan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Pesangon.
• Pengawasan ketat terhadap praktik outsourcing.
• Penegakan kebijakan UMK dan UMSK.
• Pembentukan Satgas Pencegahan PHK.
• Kewajiban kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat perizinan usaha.
• Pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.
• Peningkatan akses pendidikan bagi anak buruh melalui jalur afirmasi.
• Peninjauan pembebasan pajak kendaraan roda dua dan PBB untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Di tingkat nasional, tuntutan Buruh Jawa Timur mencakup:

• Pengesahan Undang‑Undang Ketenagakerjaan sesuai rekomendasi KSP‑PB.
• Penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah (HOSTUM).
• Penghentian ancaman PHK akibat dampak perang global.
• Reformasi sistem perpajakan dengan menghapus pajak atas THR, JHT, dan pensiun serta menaikkan PTKP.
• Penghapusan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset.
• Ratifikasi Konvensi ILO 190.
• Perlindungan bagi pekerja digital platform.
• Peningkatan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
• Jaminan akses layanan kesehatan bagi peserta PPU BPJS Kesehatan yang iurannya tidak dibayarkan pemberi kerja.
• Potongan tarif ojol maksimal 10 %.

Dengan rencana aksi yang terstruktur, Buruh Jawa Timur berharap dapat menekan pemerintah untuk memenuhi janji-janji yang telah dibuat. Aksi ini menandai langkah konkret dalam perjuangan hak pekerja di Indonesia, menunjukkan bahwa buruh tidak hanya berfokus pada isu nasional, tetapi juga menuntut kepastian hukum dan kesejahteraan di tingkat lokal.