DPRD Desak Audit Total Semua BUMD Jabar

Komisi III DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan perombakan total terhadap semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuannya jelas: perusahaan milik daerah harus benar-benar berkontribusi pada pembangunan, bukan malah menjadi beban keuangan daerah.

Ronny Hermawan, anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, menekankan bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan daerah. Tidak ada satu pun yang boleh dikecualikan.

"Audit tersebut diperlukan untuk memetakan kinerja masing-masing BUMD sekaligus menentukan langkah perbaikan yang tepat," ujar Ronny.

Menurutnya, efisiensi pengelolaan BUMD menjadi krusial saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan. Ia menyebut Gubernur Jawa Barat banyak bergerak di bidang infrastruktur dan sektor lainnya.

"Kita berharap agar dana bisa maksimal untuk pembangunan, karena Pak Gubernur banyak bergerak di bidang infrastruktur dan lain-lain," kata Ronny pada Senin, 13 Juli 2026.

Ronny meminta Gubernur Jawa Barat tidak ragu-ragu mengevaluasi seluruh lini usaha BUMD. Termasuk menilai kelayakan perusahaan yang selama ini terus mengalami kerugian. Ia menegaskan bahwa hasil audit harus menjadi dasar pengambilan keputusan.

"Makanya kita berharap agar Pak Gubernur segera melakukan audit kepada semua BUMD yang ada tanpa terkecuali," ujarnya.

BUMD yang masih memiliki prospek bisa dibenahi. Sementara perusahaan yang terus merugi tanpa prospek perbaikan, menurut Ronny, sebaiknya tidak lagi dipertahankan.

"Dilihat mana yang kinerjanya tidak baik, bahkan merugi kalau bisa BUMD tersebut ditutup saja daripada menyedot uang rakyat dan akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tegasnya.

Langkah evaluasi menyeluruh ini, kata Ronny, adalah bagian dari upaya membangun tata kelola BUMD yang lebih sehat, profesional, dan akuntabel. Dengan begitu, perusahaan daerah diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan mendukung percepatan pembangunan di Jawa Barat. Bukan sebaliknya, menjadi beban yang terus menguras anggaran publik.

Dorongan dari DPRD ini muncul di tengah kebutuhan fiskal yang meningkat untuk pembangunan infrastruktur. Audit menyeluruh dianggap sebagai pintu masuk untuk memisahkan BUMD yang produktif dari yang justru membebani keuangan daerah. Keputusan untuk menutup perusahaan yang merugi, meskipun drastis, dinilai lebih baik daripada membiarkan uang rakyat terus tersedot tanpa hasil yang jelas.