DPRD Jember LKPJ: Kemiskinan, Pengangguran, Stunting Turun

Di rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember pada Selasa, 31 Maret 2026, Bupati Jember Gus Fawait mempersembahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Ia menyoroti perubahan signifikan dalam indikator sosial ekonomi daerah.

Gus Fawait mengungkapkan bahwa angka kemiskinan turun drastis. “Upaya penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil nyata. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,67 persen, terendah dalam 10 tahun terakhir dan lebih baik dari rata-rata provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

Pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Ia menyatakan, “Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka, Gus Fawait mengungkap angkanya mengalami penurunan menjadi 3,07%. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kondisi pasar kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Jember.”

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember naik menjadi 71,57. “Lebih lanjut, Gus Fawait juga menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember meningkat menjadi 71,57,” katanya.

Penanganan stunting juga menunjukkan progres. “Hal itu didukung oleh peningkatan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Penanganan stunting juga menunjukkan progres signifikan dengan penurunan prevalensi menjadi 20,1 persen,” terangnya.

Stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga. Gus Fawait menambahkan, “Gus Fawait juga menambahkan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dengan inflasi sebesar 2,77%. Angka itu berada dalam rentang target nasional.”

Dari sisi tata kelola, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Jember berhasil mencapai kategori A (memuaskan). “Dari sisi tata kelola, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Jember berhasil mencapai kategori A (memuaskan).”

Efisiensi investasi daerah tercermin dari nilai ICOR sebesar 0,74, yang menunjukkan penggunaan modal yang sangat efisien. “Selain itu, efisiensi investasi daerah juga tercermin dari nilai ICOR sebesar 0,74, yang menunjukkan penggunaan modal yang sangat efisien,” tandasnya.

Data ini menandai kemajuan nyata di Jember, menurunnya kemiskinan, pengangguran, dan stunting, serta peningkatan kualitas pembangunan dan tata kelola. Perubahan ini memberi sinyal bahwa kebijakan daerah mulai menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.