Gubernur Jabar Bebaskan Angkot Sukabumi, Kompensasi Rp600Ribu

Gubernur Jawa Barat menangguhkan sementara layanan angkutan kota (angkot) di beberapa rute di Kabupaten Sukabumi. Kebijakan ini diberlakukan pada 23, 24, dan 29 Maret 2026 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus balik Lebaran.

Menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Diding Abidin, “Pemprov Jabar memiliki program untuk pemberian kompensasi kepada angkot, khususnya yang di Sukabumi. Ada enam trayek yang dimohonkan untuk tidak beroperasional di tiga hari, yaitu tanggal 23, 24, dan 29 Maret.”

Selama periode berhenti, sopir tetap menerima penghasilan. Setiap hari mereka mendapat kompensasi sebesar Rp200 ribu, sehingga totalnya Rp600 ribu untuk ketiga hari. Diding menambahkan, “Walaupun tidak nyupir, tetap diberikan kompensasi Rp200 ribu per hari, jadi total Rp600 ribu.”

Alasan utama kebijakan ini adalah mengurangi kepadatan kendaraan di jalur nasional, khususnya di masa arus balik. Diding menjelaskan, “Ini dimaksudkan untuk mengurangi beban di jalan. Mudah‑mudahan dengan diberhentikan sementara angkot ini, arus lalu lintas akan semakin lancar, terutama saat arus balik.”

Langkah ini juga merupakan bentuk kerja sama antara Pemprov Jabar dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Diding menegaskan, “Kita ingin memfasilitasi pergerakan orang supaya lancar. Dengan diberhentikan sementara angkutan kota ini, pengguna jalan akan memiliki ruang lebih dalam perjalanan.”

Secara keseluruhan, sekitar 1.120 unit angkot di Sukabumi terpengaruh. Pendataan penerima kompensasi sedang diproses gencar agar ganti gaji dapat disalurkan tepat sasaran. “Kurang lebih ada 1.120 yang akan diberhentikan. Data sedang kami kumpulkan dan validasi agar nanti kompensasi bisa masuk langsung ke rekening para sopir,” ujar Diding.

Ganti gaji disalurkan secara non‑tunai melalui Bank BJB guna meminimalisir penyalahgunaan. “Kami tidak memberikan uang cash. Semua melalui rekening agar transparan dan tepat sasaran,” tambahnya.

Meski demikian, pihaknya tetap waspada terhadap sopir yang mungkin tetap beroperasi setelah menerima kompensasi. Penertiban akan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan Dinas Perhubungan kabupaten/kota. “Kalau sudah mendapat kompensasi tapi masih jalan, akan kita ingatkan secara persuasif. Kita minta untuk tidak beroperasi demi kepentingan bersama,” tegasnya.

Proses pendataan masih berlangsung. Hingga kini, sekitar 52 persen data sopir telah terverifikasi. Diding berharap semua data dapat lengkap dalam waktu dekat. “Target kami besok semua sudah terdata, sehingga bantuan bisa segera disalurkan,” katanya.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik, Pemprov Jabar menurunkan sekitar 4.000 personel Dinas Perhubungan yang tersebar di 159 posko di seluruh wilayah Jawa Barat. “Ini bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan, baik kepada pengguna jalan maupun para sopir, agar lalu lintas tetap lancar dan aman,” ujar Diding.

Program kompensasi ini tidak hanya berlaku di Sukabumi. Daerah lain di Jawa Barat seperti Kabupaten Bogor, Cianjur, Kuningan, Cirebon, Garut, dan Tasikmalaya juga termasuk. Bahkan, kendaraan tradisional seperti becak dan delman turut masuk dalam skema kebijakan ini. Diding menyebut, “Total penerima kompensasi di seluruh Jawa Barat diperkirakan mencapai 10 ribu hingga 11 ribu orang, dengan anggaran lebih dari Rp15 miliar.”

Dengan langkah ini, pemerintah berharap arus lalu lintas selama Lebaran menjadi lebih teratur dan aman bagi semua pengguna jalan. Kebijakan ini menandai upaya bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengelola mobilitas masyarakat pada masa perayaan Lebaran.