Gubernur Jatim Uji Coba WFH Rabu: 1 April‑1 Juni 2026

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan skema uji coba kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara di provinsi. Skema ini akan mulai diterapkan pada awal April hingga awal Juni 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan pola kerja akan dibagi antara tatap muka dan daring. WFH akan dimulai pada hari Rabu, sedangkan Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat tetap di kantor.

“Kalau di rumah lebih fokus, WFH harapannya kita adalah menjaga produktivitas dari seluruh kinerja ASN kita,” kata Khofifah pada Minggu, 29 March 2026. WFH diharapkan tidak mengurangi kinerja, melainkan menjaga produktivitas.

Ia menegaskan alasan memilih hari Rabu. “Kita memang memutuskan di hari Rabu. Harapannya Senin-Selasa offline, Rabu online, Kamis-Jumat offline. Ini juga bisa dievaluasi di hari Rabu,” ujarnya. Jika WFH ditempatkan pada hari Jumat, dikhawatirkan akan memicu long weekend yang berpotensi menurunkan produktivitas.

Skema ini didukung surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Khofifah juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian terkait penerapannya. “Menko Perekonomian sudah mengoordinasikan. Kami juga sempat ditanya kenapa tidak Jumat, saya khawatir bablas long weekend,” jelasnya.

Uji coba akan berlangsung selama dua bulan, mulai 1 April 2026 hingga 1 June 2026. Selama periode tersebut, Pemprov Jatim akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja masing-masing OPD. “Dari tanggal 1 April sampai 1 Juni itu masa uji coba dan kita lakukan evaluasi kinerja masing-masing OPD karena mereka harus tetap mengisi presensi,” tegasnya.

Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan mengisi daftar hadir. Sistem presensi akan dikelola oleh masing-masing OPD dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Jadi ada presensi yang disiapkan dari OPD dilanjutkan ke BKD. Tetap mereka harus mengisi presensi,” imbuhnya.

Selain menjaga produktivitas, kebijakan ini diharapkan mendorong efisiensi penggunaan energi dan operasional. “Kami memberikan keleluasaan kabupaten/kota. Efisiensi penggunaan BBM, listrik, air, AC, jadi semua ingin kita hitung dari 1 April sampai 1 Juni sambil kita evaluasi tiap hari Rabu,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa WFH bukan berarti libur, melainkan bagian dari strategi kerja fleksibel yang tetap mengedepankan kinerja. “Bahwa kinerja tidak berkurang, WFH bukan libur dan masing-masing OPD di Pemprov kita koordinasikan,” pungkasnya.

Skema ini masih dalam tahap uji coba, sehingga hasil evaluasi akan menentukan apakah WFH dapat dipertahankan secara permanen. Pemerintah provinsi menilai pentingnya fleksibilitas kerja sambil tetap memantau kinerja dan efisiensi operasional.