IMF: 12 Negara Minta Pinjaman Baru karena Krisis Energi

IMF mengungkapkan bahwa hanya 12 negara yang akan mencari pinjaman baru untuk menanggulangi lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok akibat konflik di Timur Tengah. Angka ini menandakan tekanan krisis global semakin mendalam.

Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva menyatakan bahwa dampak perang dapat memicu permintaan pinjaman baru sebesar US$ 20-50 miliar atau setara Rp 343 triliun hingga Rp 859 triliun (kurs Rp 17.181). Ia menegaskan bahwa “Gangguan akibat perang dapat memicu permintaan dukungan keuangan baru sebesar US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar yang dapat mencakup pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan.”

Georgieva menambahkan bahwa beberapa negara Afrika sub-Sahara telah mulai meminta bantuan, namun ia tidak menyebutkan secara rinci negara mana yang mengajukan permohonan tersebut.

Di sisi lain, Mesir belum membahas tambahan program pinjaman senilai US$ 8 miliar, meskipun perang telah berdampak pada perekonomiannya, menurut IMF.

Juru bicara Christian Mummsen, Kepala Strategi IMF, mengatakan bahwa angka kebutuhan pinjaman tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi meningkat setelah dilakukan pertemuan bilateral dengan pejabat keuangan dari negara-negara anggota. Ia menegaskan, “Ini masih bersifat sementara. Kami masih melakukan evaluasi.”

IMF memperingatkan bahwa dampak perang tidak akan mereda dalam waktu dekat, bahkan jika konflik berakhir cepat. Salah satu faktor utama adalah terganggunya jalur distribusi energi akibat penutupan Selat Hormuz. “Kita perlu bersiap bahwa dampak gangguan pasokan dalam beberapa minggu mendatang akan lebih dalam,” tambahnya.

Akibatnya, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan berada di level 3,1% pada 2026, turun 0,2 poin persentase dari perkiraan sebelumnya. Inflasi global juga diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4% tahun ini.

Dalam skenario yang lebih parah, jika konflik AS‑Iran berlangsung lama, IMF memperkirakan harga minyak dan gas alam bisa mencapai US$ 100 per barel. Jika demikian, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya akan mencapai 2,5% tahun ini. “Dalam skenario terburuknya, konflik yang lebih dalam dan lama bisa membuat pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2% hingga ke ambang resesi global,” imbuhnya.

Di Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa negara tidak membutuhkan bantuan pendanaan dari IMF saat ini. Bantalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim masih kuat dengan kepemilikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencapai Rp 420 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan usai bertemu Managing Director IMF Kristalina Georgieva di Washington DC pada 14 June 2026. Awalnya Purbaya bertanya apakah ada kebijakan khusus untuk membantu negara mengurangi ketidakpastian global, IMF menjawab tidak memiliki kewenangan itu dan hanya menyediakan dana bantuan untuk negara-negara membutuhkan.

“Mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp 420 triliun yang saya bilang sebelumnya,” ucap Purbaya dalam pernyataan resmi.

Mendengar itu, IMF terheran-heran dengan kondisi Indonesia yang bisa bertahan di tengah keadaan saat ini. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ekonomi Indonesia diklaim sedang mengalami percepatan sehingga bisa meredam ketidakpastian global.

“Mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global seperti ini. Saya jelaskan bahwa kita sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi,” tutur Purbaya.

Secara keseluruhan, IMF menilai bahwa situasi global masih menantang, namun Indonesia menunjukkan ketahanan fiskal yang kuat. Dengan saldo anggaran lebih yang signifikan, negara ini tidak perlu mengandalkan pinjaman tambahan dari lembaga internasional saat ini. Kinerja fiskal yang solid dan kebijakan ekonomi yang adaptif menjadi kunci dalam menghadapi tekanan eksternal yang terus berlanjut.