Investor Mulai Incar Hilirisasi Gas Blok Andaman di Aceh

Pemerintah Aceh membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor yang tertarik mengelola hasil bumi di kawasan timur provinsi tersebut. Beberapa perusahaan, baik dalam negeri maupun asing, mulai menunjukkan minat pada proyek hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Ketertarikan ini muncul meskipun proyek raksasa di Blok Andaman, yang menjadi sumber gasnya, masih dalam tahap pengerjaan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa hilirisasi gas dari Blok Andaman merupakan prioritas utama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem. "Hilirisasi migas dari Blok Andaman memang menjadi agenda utama Gubernur Mualem (Muzakir Manaf)," kata Nurlis kepada wartawan pada Selasa, 14 Juli 2026. Menurut Nurlis, Mualem berharap keberadaan migas di lepas pantai Aceh dapat membawa kebaikan dan kemakmuran bagi provinsi yang dijuluki Tanah Rencong itu. Gubernur Mualem disebut telah meminta semua pihak terkait untuk bersiap-siap menyambut hilirisasi tersebut.

Nurlis menjelaskan, sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan penjajakan untuk terlibat dalam pengolahan gas dari Blok Andaman di KEK Arun. Salah satu nama yang muncul adalah PT Indoasia Oiltank Terminal. Perusahaan ini bergerak di sektor infrastruktur energi dan petrokimia. Salah satu pemegang sahamnya adalah Mohamad Bawazeer, yang juga merupakan bos Indrillco Group dan menjabat sebagai Ketua Komite Bilateral Arab Saudi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Direksi perusahaan tersebut telah bertemu dengan pihak Pemerintah Aceh. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, Indoasia Oiltank Terminal datang bersama mitra dari Teknik Kimia Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Mereka menyertakan tiga orang profesor teknik kimia dalam rombongan tersebut.

Lapangan Gas Tangkulo di Blok Andaman diproyeksikan mampu memproduksi gas sekitar 300 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari). Dari jumlah itu, baru sekitar 160 MMSCFD yang sudah memiliki komitmen penjualan melalui Perjanjian Jual Beli Gas (Gas Sale Agreement/GSA) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sisa produksi yang belum terikat kontrak inilah yang dinilai membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri hilir di Aceh. "Potensinya masih sangat besar untuk mendukung pertumbuhan industri di Aceh," ujar Nurlis.

Gas alam dari lapangan tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti metanol dan hidrogen. Selain gas, Lapangan South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat setiap harinya. Kondensat ini bisa diolah lebih lanjut menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan baku penting bagi industri petrokimia, cat, dan bahan bakar minyak. Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyatakan akan membangun dua pabrik metanol di Aceh dan Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memenuhi kebutuhan biodiesel di dalam negeri.

Gubernur Mualem memiliki keinginan agar gas dan kondensat dari Blok Andaman diolah di darat, tepatnya di KEK Arun Lhokseumawe, bukan di tengah laut. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih mengkaji nilai ekonomis dari rencana tersebut. Bahlil menjelaskan, lapangan gas Tengkulo yang dikelola oleh Mubadala Energy berada di lokasi yang berjarak lebih dari 12 mil dari garis pantai Aceh. Jika harus dibangun pipa untuk menyalurkan gas ke darat, biayanya diperkirakan sangat tinggi. Akibatnya, harga jual gas yang dihasilkan bisa menjadi tidak kompetitif.

Menurut Bahlil, sebagian dari gas yang diproduksi akan dialokasikan untuk PLN, dan sebagian lainnya akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Aceh. Salah satu perusahaan yang menjadi sasaran adalah PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Selama ini, PIM memasok bahan baku berupa LNG yang didatangkan dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. "Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman," kata Bahlil setelah melantik pengurus DPD Golkar Aceh di Banda Aceh pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan migas tersebut dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Bahlil mengaku masih terus mengkaji apakah gas harus diolah di KEK Arun atau tidak. "Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan, ya. Kita harus cari yang win-win. Kita enggak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi. Karena ujung-ujungnya ini bisnis. Selama itu perhitungan ekonominya masuk, bisa dapat kita pertimbangkan," jelas Bahlil. Ia menambahkan, "Tapi kalau perhitungan ekonominya memang agak berat, itu juga susah untuk kita paksakan. Karena enggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi, harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor, dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu."

Perdebatan antara keinginan politik untuk mengolah sumber daya alam di dalam daerah dan kenyataan ekonomi yang berbasis biaya dan keuntungan masih menjadi tantangan utama. Pemerintah Aceh mendorong pengolahan di darat, sementara pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM masih menghitung untung ruginya. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada keseimbangan antara biaya investasi infrastruktur, harga jual gas yang kompetitif, dan keuntungan yang bisa dibagi untuk semua pihak, termasuk masyarakat Aceh.