Jatim Siapkan Modifikasi Cuaca, Tunggulah BMKG, 150 Juta

Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sedang menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang akan dilaksanakan pada musim kemarau. OMC ini dirancang khusus untuk daerah yang rawan kekeringan, seperti wilayah pertanian yang memerlukan pasokan air lebih banyak.

Sudah ada delapan kabupaten yang menertibkan Surat Keputusan Darurat Kekeringan, yakni Banyuwangi, Bondowoso, Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, dan Lamongan. Keputusan tersebut menjadi dasar bagi perencanaan OMC di wilayah tersebut.

Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, menyatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan pelaksanaan OMC. Namun, OMC belum diperlukan dalam waktu dekat ini. “Masih belum diagendakan dalam waktu dekat ini,” kata Gatot. Ia menunggu rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelum memutuskan kapan OMC dapat dilaksanakan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Satriyo Nurseno, mengonfirmasi bahwa biaya OMC diperkirakan sekitar Rp 150–200 juta per penerbangan. “Estimasi Rp 150 juta sampai Rp 200 juta, tergantung jenis dan kapasitas pesawat. Dan juga tergantung nilai tukar dolar,” jelas Satriyo. Ia menambahkan bahwa biaya dapat meningkat jika jarak wilayah lebih jauh dari titik penerbangan atau kondisi cuaca di lokasi OMC tidak stabil.

“Harga Rp 150 juta sampai Rp 200 juta ini sekali terbang. Kalau ada tambahan jam terbang karena cuaca atau area yang lebih luas dan jauh pasti ada tambahan biaya juga,”

Satriyo juga menjelaskan bahwa OMC akan dilakukan setelah menilai kondisi awan di daerah target. “Harus melihat dulu bagaimana awannya. Kalau memungkinkan, maka dilakukan OMC dengan menabur garam,” jelasnya. Penanaman garam ini bertujuan menstimulasi kelembaban tanah dan meningkatkan curah hujan.

Untuk wilayah yang disasar, Satriyo menyebut akan mengutamakan daerah pertanian yang kekurangan distribusi air, termasuk waduk-waduk yang airnya sudah menipis. “Kami sasar wilayah seperti daerah pertanian yang kekurangan distribusi air, termasuk waduk-waduk yang airnya sudah menipis. Itu sasaran OMC.” Ia menutup dengan menegaskan bahwa rekomendasi BMKG tetap menjadi syarat utama sebelum OMC dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, meskipun OMC dianggap sebagai solusi potensial bagi wilayah yang rentan kekeringan, pelaksanaannya masih menunggu persetujuan teknis dari BMKG. Perencanaan ini menyoroti upaya pemerintah daerah untuk mengatasi dampak musim kemarau melalui teknologi yang belum banyak dipakai di Indonesia.