Jemaah Haji Lamongan Tiba di Surabaya, Dipindahkan ke KBIHU

Lamongan menandai hari Senin, 08 Juni 2026, dengan kedatangan jemaah haji pertama dari kota ini. Kelompok terbang (Kloter) 30, yang terbang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines nomor SV 5328, tiba di Bandara Internasional Juanda Surabaya pada pukul 18.15 WIB.

Setelah mendarat, rombongan ini akan segera dipindahkan ke titik KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) masing‑masing di Lamongan. Menurut Abdul Ghofur, Kepala Kemenhaj Lamongan, semua persiapan penyambutan sudah selesai bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Semoga seluruh jemaah diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan dan menjadi haji yang mabrur,” kata Abdul Ghofur kepada wartawan pada Senin (08 Juni 2026).

Koordinasi antara Pemkab Lamongan dan KBIHU telah dilakukan untuk memastikan penjemputan berjalan tertib sesuai prosedur. Ia menegaskan, “Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab dan KBIHU untuk mematangkan alur penjemputan di Debarkasi Surabaya sesuai SOP yang berlaku.”

Ia juga menjelaskan bahwa para jemaah tidak akan dikumpulkan di satu lokasi tertentu setelah tiba di Jawa Timur. Sebaliknya, mereka akan diarahkan langsung menuju titik KBIHU masing‑masing yang telah digunakan saat pemberangkatan ke Tanah Suci.

Kloter 30 Lamongan diterbangkan dari Jeddah pada Senin dini hari pukul 00.55 WIB. Pesawat tersebut mendarat di Surabaya pada 18.15 WIB dan kemudian rombongan akan diberangkatkan menuju Lamongan. Diperkirakan mereka tiba di titik KBIHU masing‑masing sekitar pukul 21.15 WIB.

Untuk menjaga kelancaran proses penyambutan, Kemenhaj Lamongan mengimbau keluarga jemaah agar mengikuti arahan petugas di lokasi kedatangan. “Harap seluruh keluarga penjemput tetap tertib dan mengikuti petunjuk petugas agar proses kepulangan jemaah berjalan lancar,” pungkas Ghofur.

Dengan koordinasi yang terencana, perjalanan kembali jemaah haji Lamongan diharapkan berlangsung aman dan teratur, menandai langkah penting dalam upaya penyambutan yang terstruktur oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait.