Kalimantan Barat Siap Tamu 2026, Pemandu Terhambat Regulasi

Ratusan pramuwisata di Kalimantan Barat sudah menyiapkan diri untuk menyambut wisatawan yang akan datang pada tahun 2026. Pemerintah provinsi sedang menata sektor pariwisata agar layanan menjadi lebih terstruktur dan menarik.

Anggota Komisi VII DPR RI, Alifudin, menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Ia mengatakan bahwa potensi ini terus berkembang pesat.

“Pertumbuhannya sangat pesat, terutama di sektor kuliner. Makanan tradisional Kalimantan Barat merupakan salah satu yang terbaik dan paling diminati wisatawan,” ungkap Alifudin, anggota dewan dari PKS.

Alifudin percaya, bila pengelolaan wisata—baik bahari, pegunungan, maupun budaya—dilakukan dengan tepat, Kalbar akan memiliki daya saing kuat. Ia berharap provinsi dapat menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun, Fahroolyadi, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kalbar, menyoroti kendala regulasi yang masih menghambat para pemandu wisata. Ia mengatakan belum ada peraturan daerah atau gubernur yang mengatur pramuwisata.

“Ini berdampak langsung terhadap pendapatan para pemandu wisata. Tanpa payung hukum yang jelas, kami kesulitan menindak masyarakat luar daerah atau luar negeri yang melanggar aturan pramuwisata,” kata Fahroolyadi.

Pengawasan terhadap pemandu wisata lokal yang berlisensi dan bersertifikat juga belum berjalan optimal. Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan miskomunikasi dengan wisatawan serta ketidaktepatan dalam penyampaian informasi pariwisata Kalbar.

“Kami berharap ke depan Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar dapat memberikan perhatian khusus terhadap pemandu wisata di Kalbar, agar profesi ini memiliki perlindungan hukum dan pengawasan yang lebih kuat,” imbuh dia.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan regulasi, Kalimantan Barat berupaya menempatkan dirinya sebagai destinasi pariwisata yang kompetitif di Indonesia.