Kebijakan One Day No Car untuk ASN di Sumut, Pemerintah
Gambar atau konten salah?
Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, sedang meninjau penerapan kebijakan one day no car di wilayah provinsi. Kebijakan ini bertujuan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak membawa kendaraan pribadi ke kantor satu hari dalam seminggu.
“Ya kalau di Sumut kan kita membuat kebijakan pasti kan nanti seluruh wilayah Sumatera Utara, nanti kita coba lihat apakah UPT‑UPT di daerah bagaimana penerapannya,” ujarnya pada 25 Maret 2026.
Nasution menilai bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan bagi pegawai di Kantor Gubernur atau dinas, yang berlokasi di Kota Medan.
“Tapi kalau misalnya hanya untuk di kantor Gubernur, dinas, nanti bisa diterapkan kembali,” tambahnya.
Ia pernah menerapkan kebijakan serupa di Pemerintah Kota Medan saat menjabat Wali Kota. Namun, kebijakan tersebut dibatalkan oleh Rico Waas, Wali Kota Medan saat ini.
“Ya Wali Kota punya kebijakan masing-masing,” tuturnya.
Kebijakan ini menandai upaya pengurangan penggunaan kendaraan pribadi di lingkungan pemerintahan, meski masih dalam tahap evaluasi dan penyesuaian.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Gelombang Panas Belanda Tewaskan 900 Orang, Prancis Terbakar
Kuasa Hukum Sarwendah Bantah Tuduhan Eksploitasi Anak
Pelabuhan Roro Gunungsitoli Disiapkan Jadi Pusat Logistik Nias
Kerajaan Dukung Penuh Timnas Usai Kalah di Semifinal
Gempa M3,4 Guncang Pidie Jaya, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Sergai Bangun Mal Pelayanan Publik Rp6,2 Miliar Tahun Ini
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
