Kediri Jajaki Jaminan Sosial Pekerja Rentan 62% Target 2026

"Berkaitan dengan perlindungan jaminan ketenagakerjaan kita tahu bahwa pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur. Tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran yang penting," kata Vinanda Prameswati, Wali Kota Kediri, Senin (25 Mei 2026).

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Bersama Camat dan Lurah se‑Kota Kediri diadakan pada hari itu. Hadir di sana Kepala Dinkop UMTK Eko Lukmono, Kepala OPD terkait, serta banyak Camat dan Lurah. Para tamu undangan lainnya turut hadir untuk mendiskusikan langkah‑langkah konkret.

Vinanda menjelaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan menjadi perhatian bersama. Dengan adanya perlindungan ini, pekerja dapat memperoleh asuransi risiko pasca kecelakaan kerja serta kematian. Hal ini penting karena kecelakaan kerja seringkali menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga.

Perwali Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT mengatur perlindungan bagi pekerja rentan. Pekerja rentan diartikan di pasal 6 dan pasal 8, meliputi buruh pabrik rokok, pedagang asongan, tukang becak, pemulung, tukang ojek, buruh tani, pekerja disabilitas, serta pekerja sosial keagamaan.

Vinanda menegaskan bahwa pekerja rentan ini biasanya memiliki usaha sendiri namun tidak berbadan hukum. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan sosial. Untuk memastikan program berjalan optimal, sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan, terutama agar pemberi kerja dapat menanggung iuran jaminan ketenagakerjaan.

“Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan, harapannya kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa perlindungan ini juga menjaga stabilitas ekonomi keluarga, karena kecelakaan atau kematian pekerja dapat menurunkan pendapatan keluarga secara signifikan.

"Dengan adanya manfaat dari jaminan perlindungan ketenagakerjaan ini harapannya stabilitas ekonomi keluarga tidak terpuruk. Manfaat yang didapat bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau membuka usaha," paparnya.

Vinanda menyoroti pentingnya data yang akurat. Dinas Sosial telah melakukan survei desil 1‑5 untuk memastikan bahwa yang termasuk dalam desil 1‑5 benar-benar warga tidak mampu. Ia meminta Camat dan Lurah untuk mendampingi survei agar data yang dihasilkan dapat dipakai untuk program yang tepat sasaran.

Suriyadi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kediri, mengungkapkan bahwa posisi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Kediri saat ini berada di angka 49% dari target 62% di tahun 2026. Kota Kediri berada di posisi keempat di Provinsi Jawa Timur.

Selama tahun 2026, dari 1 Januari hingga 30 April, BPJS Ketenagakerjaan sudah memberikan manfaat terhadap 2.806 kasus dengan nominal 47 miliar rupiah. Rincian jaminan kematian mencakup 61 penerima, sementara penerima beasiswa, yakni anak‑anak dari orang tua yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian, mencapai 198 penerima hingga April. Pada tahun 2025, pekerja rentan yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Kediri sudah memberikan manfaat kepada 21 ahli waris.

Vinanda menambahkan, "UCJ ini adalah bukti kehadiran pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tahun 2026 telah terlindungi 11.216 pekerja rentan. Dan untuk anggaran tahun ini masih akan ditambahkan dimana melalui pertemuan hari ini kita akan diskusikan untuk validasi datanya," ungkapnya.

Para peserta rapat menegaskan komitmen untuk terus memperkuat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan data yang akurat dan sinergi antar lembaga, diharapkan pekerja rentan dapat memperoleh perlindungan yang layak, menjaga kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan stabilitas ekonomi di Kota Kediri.