Kediri Rencanakan TPST Sekoto & Branggahan Menangani Sampah

Pemerintah Kabupaten Kediri, lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengajukan rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Sekoto dan Branggahan. Usulan ini disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dengan harapan dapat mengatasi masalah sampah yang terus bertambah setiap tahunnya.

TPA Sekoto, yang di-launching pada Oktober 2021, memiliki umur teknis hingga 2027. Menurut Kepala DLH Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, "Kondisi TPA Sekoto yang di-launching pada Oktober 2021 umur teknisnya pada 2027 rawan overload sehingga harus ada penyiapan TPA lebih lanjut," katanya pada Rabu, 20 Mei 2026.

Di wilayah Kediri, hanya 58,18 % sampah yang dapat dikelola setiap hari, sementara 40,82 % masih tidak terkelola. Ini menandakan tekanan besar pada fasilitas pengelolaan sampah yang ada.

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup telah melarang pembuangan sampah di area terbuka, atau open dumping. Praktik ini dianggap dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

TPST yang diusulkan berbeda secara signifikan dengan TPA landfill tradisional. Putut menjelaskan bahwa sampah akan diproses menggunakan teknologi untuk menghasilkan Refuse Derived Fuel (RDF), yang memiliki nilai ekonomi. Ia menambahkan, "Sekarang tidak lagi dikembangkan TPA landfill seperti yang sudah ada sebelumnya, jadi harus ada teknologi pengolahannya yang ramah lingkungan,"

Lokasi TPST Sekoto akan berada di Kecamatan Badas, tepat di sebelah TPA Sekoto, dengan luas 0,68 hektare. Sementara itu, TPST Branggahan direncanakan di Kecamatan Ngadiluwih, dengan luas 0,29 hektare.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengajak DLH untuk memetakan dan mengaudit tumpukan sampah di setiap kecamatan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sampah sejak hulu. DLH diharapkan dapat mendorong desa-desa yang bersedia menjadi contoh dan berkomitmen melakukan pengolahan sampah, bahkan menuju zero waste. Ia mengingatkan, "Kita harus sentuh hulunya dulu, cari 5-10 desa yang mau dan komitmen untuk zero waste," pesan Mas Dhito.

Rencana ini mencerminkan upaya daerah untuk beralih dari model pengelolaan sampah konvensional ke solusi yang lebih berkelanjutan, sekaligus menyesuaikan diri dengan regulasi lingkungan yang semakin ketat.