Kekurangan Guru Nasional: 374 Ribu, Upaya Redistribusi 2025

Di tahun ajaran 2025/2026, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,47 orang per satuan pendidikan. Propinsi Jawa Barat memegang posisi tertinggi dengan 494.220 guru, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Nunuk Suryani menegaskan pada Jakarta, “Secara rasio nasional, jumlah tersebut sebenarnya ideal, tetapi permasalahannya, distribusi guru tersebut tidak merata. Ada daerah yang kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, sementara di daerah lain kekurangan,” pada pertemuan di Jakarta pada Oktober 2025 yang diambil dari laman Kemendikdasmen, Jumat (7 Mei 2026).

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024 menunjukkan Indonesia masih kekurangan 374.000 guru di satuan pendidikan negeri. Namun, beberapa bidang tertentu masih berlebih dengan 62.764 guru ASN dan 166.618 guru non-ASN.

Berikut provinsi dengan jumlah guru terbanyak, berdasarkan data per 24 November 2025:

• Jawa Barat: 494.220 guru
• Jawa Timur: 411.819 guru
• Jawa Tengah: 355.420 guru
• Sumatera Utara: 217.894 guru
• Sulawesi Selatan: 139.518 guru
• Banten: 128.793 guru
• Nusa Tenggara Timur: 124.140 guru
• Sumatera Selatan: 124.106 guru
• Lampung: 118.785 guru
• Aceh: 110.462 guru

Untuk menanggulangi ketidakseimbangan, Kemendikdasmen mengeluarkan langkah redistribusi guru sesuai Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 82/O/2025. “Redistribusi bukan sekadar pemindahan, tetapi upaya gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan untuk memastikan hak belajar anak-anak bangsa terpenuhi di mana pun mereka berada,” ujar Nunuk.

Redistribusi bertujuan menyeimbangkan kebutuhan tenaga pendidikan antar wilayah. “Redistribusi guru menyeimbangkan kebutuhan tenaga pendidikan antar wilayah. Nantinya, guru ASN dapat mengajar di sekolah swasta.” Tambahannya, “Melalui kebijakan tersebut, Kemendikdasmen memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menempatkan guru ASN di sekolah swasta yang kekurangan tenaga pengajar, agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal,” jelas Nunuk.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap distribusi guru menjadi lebih merata, sehingga setiap anak di Indonesia dapat menerima pendidikan yang layak tanpa tergantung pada lokasi geografisnya.