Kemenkes Klarifikasi Surat Misinterpretasi Status CPNS

Kemenkes mengklarifikasi surat yang beredar di media sosial pada awal April 2026. Surat tersebut, bernomor KP.01.01/D.I/2611/2026, menampilkan kop kementerian dan menyebutkan rencana pengalihan status tenaga kesehatan non-ASN menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara otomatis.

Isi surat menyatakan bahwa pegawai medis dan kesehatan yang sudah bekerja minimal enam bulan akan langsung diusulkan menjadi CPNS. Banyak orang menafsirkan surat itu sebagai instruksi pengangkatan langsung, sehingga menimbulkan kebingungan di rumah sakit dan masyarakat.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya menegaskan bahwa terjadi kesalahpahaman. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu hanyalah surat pemberitahuan untuk kebutuhan administratif internal, bukan perintah pengangkatan. Azhar menegaskan bahwa surat tersebut tidak memiliki kuasa untuk memutuskan status pegawai.

Menanggapi kegaduhan, kementerian memohon maaf atas ambiguitas informasi. Pada 10 April 2026, Azhar mengungkapkan: "Surat ini merupakan surat pemberitahuan dan bukan surat proses pengangkatan sebagai CPNS. Tujuannya adalah kami ingin mendata para tenaga kesehatan di RS Kemenkes yang belum menjadi CPNS. Jadi hanya berupa pendataan," ia tegas. Ia juga menambahkan: "Perlu kami tegaskan bahwa semua pengangkatan PNS harus mengikuti peraturan yang ada, dalam hal ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB,"

Dengan kata lain, Kemenkes tidak memiliki wewenang sepihak untuk mengangkat CPNS. Proses pengangkatan tetap berada di bawah kendali BKN dan KemenPAN-RB, sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya prosedur resmi dalam penunjukan pegawai negeri sipil, sehingga kebingungan akibat surat internal dapat dihindari di masa depan.