Komisi X DPR Tegaskan Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipotong

Pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran karena kenaikan harga minyak akibat konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, efisiensi ini dapat berupa pemangkasan anggaran belanja barang dan jasa di kementerian dan lembaga (K/L). Selain itu, program-program nonprioritas K/L juga akan disisir.

Airlangga menyatakan bahwa semua rencana efisiensi akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum dilaksanakan. Ia menjelaskan, "Masing-masing K/L juga ada program yang bisa disisir. Nanti setelah datanya selesai dan dilaporkan ke Bapak Presiden, baru kita umumkan lagi kepada teman-teman." Ia menekankan bahwa anggaran untuk program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan dipotong, karena dianggap sebagai investasi jangka panjang.

Terkait pemangkasan anggaran ini, Komisi X DPR mendukung rencana efisiensi, tetapi dengan catatan anggaran pendidikan tidak ikut dipotong. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh menjadi sasaran pemotongan, karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Lalu menyatakan, "Jika anggaran pendidikan dipangkas, dampaknya akan langsung dirasakan dalam proses pembelajaran, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga terganggunya program strategis pendidikan." Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi, dan setiap kebijakan fiskal harus berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Komisi X DPR juga berencana untuk membahas masalah ini secara intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Lalu menjelaskan bahwa DPR akan melakukan kajian menyeluruh terkait efisiensi anggaran dan memastikan sektor pendidikan tidak terdampak signifikan.

Ia menilai bahwa efisiensi anggaran adalah langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas fiskal negara. Pemerintah perlu mengambil langkah partisipatif agar ruang fiskal tetap terjaga, sehingga program-program prioritas nasional dapat berjalan secara berkelanjutan. Efisiensi anggaran saat ini dianggap penting untuk menjaga kesehatan fiskal dan memastikan defisit APBN terkendali.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang krusial bagi perkembangan bangsa. Komisi X DPR berkomitmen untuk menjaga agar anggaran pendidikan tetap utuh demi kualitas pendidikan yang lebih baik di Indonesia.