Koordinasi Fiskal‑Moneter BI dan Kemenkeu Fokus Stabil Rupiah

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, mengungkapkan bahwa koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal sudah terjalin erat pada Sabtu, 06 Juni 2025. Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Ia menegaskan, “Penguatan koordinasi fiskal‑moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan, bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat, dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya‑upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah.”

Dalam diskusi tersebut, BI dan Kementerian Keuangan sepakat pada dua langkah utama untuk menjaga nilai rupiah. Langkah pertama menargetkan peningkatan daya tarik imbal hasil guna menarik arus dana asing. Hal ini dianggap penting karena arus keluar (outflow) akibat kenaikan bunga luar negeri memengaruhi saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit di SRBI.

“Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” jelas Perry.

Langkah kedua berkaitan dengan menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan. Ini dicapai melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap berada di BI, sekaligus meningkatkan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

“Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” tambahnya.

Ia menegaskan kembali bahwa koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal akan terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar. “Untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai makro ekonomi sesuai dengan dinamika yang ada, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus,” pungkasnya.

Perjanjian ini menandai langkah konkret pemerintah dalam menjaga kestabilan mata uang domestik. Dengan sinergi fiskal dan moneter, diharapkan arus modal dapat dikelola lebih baik, sehingga nilai rupiah tetap terjaga dalam jangka panjang.