KPK-Kejati Jabar Bahas Hambatan Proses Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menggelar pertemuan untuk membahas berbagai kendala yang sering muncul dalam proses penanganan kasus korupsi. Pertemuan ini bertujuan memastikan proses hukum berjalan lebih cepat, tanpa mengorbankan kualitas pembuktian perkara.

Pertemuan itu berlangsung pada Kamis, 09 Juli 2026, di kantor Kejati Jawa Barat. Acara ini merupakan bagian dari koordinasi rutin yang dilakukan kedua lembaga. Kepala Kejati Jawa Barat, Sutikno, menjelaskan bahwa koordinasi ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penanganan perkara.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah cara mengoptimalkan pemenuhan alat bukti. Sutikno mengungkapkan, tim dari KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mendiskusikan beberapa hal teknis. Misalnya, penjadwalan ulang pemanggilan saksi, kelengkapan data pendukung, dan masalah kehadiran saksi ahli. Saksi ahli sering kali sulit dihadirkan karena jadwal mereka yang padat di berbagai daerah.

Selain itu, kedua lembaga juga membahas strategi untuk mempercepat penerbitan hasil audit kerugian keuangan negara. Audit ini biasanya dilakukan oleh instansi berwenang. Proses koordinasi ini diperlukan agar masalah penundaan akibat pengumpulan dokumen pendukung bisa segera diatasi.

"Kedatangan rekan-rekan dari KPK bersama Tim Monev Kejaksaan Agung ini bertujuan untuk mencocokkan data kembali. Melihat progresnya sejauh mana, serta memetakan kendala di lapangan. Sinergi ini penting agar penyelesaian perkara bisa berjalan lebih cepat demi kepastian hukum," kata Sutikno kepada wartawan.

Sutikno menegaskan, koordinasi ini bukan untuk membahas agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan antar lembaga. Sebaliknya, KPK hadir untuk memberikan dukungan teknis. Salah satu bentuk dukungan itu adalah membantu mempercepat komunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) jika ada hambatan dalam menghitung kerugian negara.

"Bukan tumpang tindih. Kalau suatu kasus sudah ada yang menangani, praktis lembaga lain tidak akan masuk ke sana. KPK justru memberikan dukungan penuh kepada kami, bahkan ikut membantu koordinasi silang ke BPKP agar pemenuhan data berjalan lancar," tuturnya.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Ely Kusumastuti, menambahkan bahwa berdasarkan data awal yang dikumpulkan, KPK menilai proses hukum di Jawa Barat sudah menunjukkan keseriusan. Penetapan tersangka di wilayah itu dinilai berjalan dengan progres yang signifikan.

"Kami melihat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah luar biasa dalam percepatan penyelesaian perkara. Progresnya sangat baik dengan dukungan pemantauan berkala dari Jampidsus Kejaksaan Agung," kata Ely.

KPK juga memastikan bahwa semua penanganan perkara korupsi di Kejati Jabar berjalan sesuai prosedur. Tidak ada indikasi penundaan yang disengaja.

"Semua masih berjalan on progress. Penetapan tersangka sudah berjalan baik, tinggal menunggu waktu saja untuk pelimpahan ke tahap penuntutan. Kami dari Kedeputian Korsup KPK terus membangun sinergi ini dengan seluruh APH. Baik Kejaksaan maupun Kepolisian di Indonesia, demi percepatan penegakan hukum," pungkasnya.

Pertemuan ini menunjukkan bahwa KPK dan Kejaksaan terus berupaya memperbaiki sistem penanganan korupsi. Fokusnya bukan pada siapa yang menangani kasus, melainkan pada bagaimana proses hukum bisa berjalan efisien. Hambatan seperti jadwal saksi dan audit kerugian negara menjadi perhatian utama, karena sering kali menjadi penyebab lambatnya suatu perkara.