KPU Jabar Gelar Dialog Inklusif untuk Disabilitas

KPU Jawa Barat sedang mempercepat persiapan untuk pemilu mendatang. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui agenda bernama INKLUSIVOTE. Acara ini diberi judul 'Ruang Suara Disabilitas' dan bertujuan memperkuat pendidikan pemilih yang inklusif untuk Pemilu 2029.

Kegiatan akan digelar pada 9 Juli 2026 di Graha Vidya Chandra, Kota Cimahi. Sekitar 100 peserta dari berbagai komunitas penyandang disabilitas di Jawa Barat dijadwalkan hadir. Mereka akan menyuarakan hak politik mereka. Forum ini menjadi ruang terbuka untuk membahas bagaimana pemilu ke depan harus lebih mudah diakses, partisipatif, dan berpihak pada semua warga negara tanpa terkecuali.

Beberapa tokoh akan menjadi narasumber. Ada Hedi Ardia, Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar. Lalu Suhendar, Ketua Disabilitas Center IKA UNPAD. Juga Djumono, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Diskusi akan menyentuh isu-isu penting seperti aksesibilitas layanan di TPS, pemenuhan hak politik, dan pentingnya kerja sama erat antara penyelenggara pemilu dengan organisasi disabilitas.

Hedi Ardia menegaskan pendidikan politik tidak boleh pilih kasih. Menurutnya, setiap warga negara punya hak yang sama untuk memahami proses demokrasi. "Pendidikan pemilih tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi semata, tetapi harus mampu memastikan setiap warga negara memahami hak politiknya dan merasa memiliki ruang yang sama untuk berpartisipasi. Penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari demokrasi Indonesia yang harus terus kita libatkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu," ujar Hedi dalam keterangannya pada 8 Juli 2026.

Hedi mengatakan INKLUSIVOTE adalah bentuk komitmen KPU Jabar untuk menjemput bola dan mendengar langsung apa yang dibutuhkan disabilitas di lapangan. "Melalui dialog seperti ini, KPU dapat terus memperbaiki pelayanan, meningkatkan aksesibilitas, dan menghadirkan pendidikan pemilih yang benar-benar inklusif. Demokrasi akan semakin kuat ketika semua warga negara merasa dilibatkan," ucapnya.

Di sisi lain, Suhendar dari Disabilitas Center IKA UNPAD memberikan catatan penting. Baginya, inklusivitas bukan hanya soal fasilitas fisik. Lebih dari itu, inklusivitas soal perubahan pola pikir para pemangku kepentingan. "Inklusi bukan sekadar menyediakan jalur landai atau fasilitas pendukung di TPS. Inklusi adalah cara kita memandang bahwa setiap warga negara memiliki hak, kapasitas, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Ketika penyandang disabilitas dilibatkan sejak awal dalam proses penyusunan kebijakan, maka layanan yang dihasilkan akan jauh lebih tepat sasaran," jelasnya.

Suhendar mengapresiasi langkah KPU Jabar yang dinilainya progresif. Menurutnya, KPU membuka ruang komunikasi yang setara. Forum seperti ini sangat vital karena menjadi wadah bagi penyelenggara untuk mendengarkan pengalaman nyata para penyandang disabilitas.

Ketua PPDI Djumono membakar semangat para penyandang disabilitas yang sudah memiliki hak pilih. Ia mendorong mereka untuk tidak golput dan tetap percaya diri dalam menentukan masa depan bangsa. "Hak memilih adalah hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, teman-teman penyandang disabilitas tidak boleh merasa ragu ataupun minder untuk datang ke TPS pada saat Pemilu. Kehadiran kita adalah bentuk partisipasi nyata dalam menentukan arah pembangunan bangsa," paparnya.

Djumono berharap ruang dialog seperti INKLUSIVOTE terus diperbanyak. Menurutnya, ketika aspirasi didengar, kepercayaan publik akan tumbuh. Pemilu yang ramah dan setara bagi semua bukan lagi sekadar impian.

Acara ini menjadi langkah konkret KPU Jawa Barat untuk memastikan bahwa suara penyandang disabilitas tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan pemilu ke depan. Dengan melibatkan langsung komunitas disabilitas dalam dialog, KPU berharap bisa memperbaiki pelayanan dan aksesibilitas di TPS. Pendidikan pemilih yang inklusif diharapkan bisa menjadi fondasi kuat untuk demokrasi yang lebih adil.