Kredit Tak Dicairkan Raih Rp2,527 Triliun, Naik 7,35%

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mencatat total kredit yang belum dicairkan nasabah, atau undisbursed loan, mencapai Rp 2.527 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini naik 7,35 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Umum Perbanas, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa perbankan secara umum telah berkomunikasi dengan nasabah tentang kredit yang sudah disetujui. Namun, ia menegaskan bahwa ada nasabah yang menunda pencairan. “Nah, memang ini ada beberapa hal yang kita bicarakan dengan masing-masing nasabah, banyak komitmen yang sudah dibuka tapi belum dicairkan. Memang kita lihat ada beberapa yang memang belum butuh, ada juga memang yang masih menunda,” ungkap Nixon dalam RDPU P2SK bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menambahkan bahwa pertumbuhan undisbursed loan juga terlihat di bank kategori KBMI 3 dan KBMI 4, masing-masing naik 12,50 % dan 12,24 %. Ia menyatakan angka tersebut masih di atas rata‑rata industri perbankan. “Kalau kita lihat KBMI 3 dan 4 sebenarnya di atas industri, yang mengalami penurunan justru terjadi paling banyak adalah di KBMI 1 dan 2, di mana dia cukup tinggi,” ujar Nixon.

Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Putrama Wahju Setyawan, menegaskan bahwa rasio kredit perbankan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih di kisaran 32 %. Ia mengakui angka tersebut jauh di bawah negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. “Fakta lain menunjukkan bahwa rasio kredit terhadap PDB Indonesia masih relatif rendah jika kita bandingkan dengan jumlah negara ASEAN lainnya. Indonesia berada di kisaran sekitar 32 %, jauh di bawah negara seperti Thailand, kemudian Malaysia, Singapura, maupun Vietnam,” terang Putrama.

Putrama menambahkan bahwa hal ini mencerminkan ruang pertumbuhan kredit perbankan nasional yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa konsolidasi perbankan nasional ke depan harus memperkuat industri yang lebih resilien. “Hal ini mencerminkan ruang pertumbuhan kredit perbankan nasional yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Putrama juga menegaskan, konsolidasi perbankan nasional ke depan harus memperkuat industri yang lebih resilien,” tutur Putrama. “Dalam konteks ini konsolidasi bukan semata-mata adalah pengurangan jumlah bank, melainkan penguatan kapasitas industri dengan tujuan adalah membentuk sebuah institusi yang memiliki skala usaha yang lebih kuat, lebih efisien, resilien, serta memiliki daya saing regional maupun global.”

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kredit yang belum dicairkan masih signifikan, sementara rasio kredit terhadap PDB Indonesia menunjukkan peluang bagi perbankan nasional untuk memperluas akses kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.