Kunjungan Komisi XIII DPR ke Imigrasi Sumut Fokus Pengawasan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara menerima kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI pada hari Jumat, 12 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand City Hall Medan dengan tema “Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”.

Acara tersebut dipimpin oleh Dr. Parlindungan, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara. Ia bersama Uray Avian, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, serta pejabat struktural lainnya hadir. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Sumatera Utara juga turut berpartisipasi.

Rombongan Komisi XIII DPR RI dibawa oleh Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H. dan diikuti oleh anggota lain, antara lain Dr. Marinus Gea, S.E., M.Ak., dr. Raja Faisal Manganju Sitorus, Kombes Pol. (Purn.), Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., Tonny Tesar, S.Sos., Hj. Kartika Sandra Desi, S.H., M.M., Anwar Sadad, dan Sugiat Santoso, S.E., M.S.P..

Dalam paparan resmi, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara menampilkan capaian layanan dan pengawasan keimigrasian. Saat ini Imigrasi Sumut telah memiliki tiga Immigration Lounge, yaitu dua di Kota Medan dan satu di Kisaran, sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kata Parlindungan pada saat itu.

Untuk memperluas jangkauan, Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara mengusulkan pembentukan dua kantor imigrasi baru tahun ini: Kantor Imigrasi Tebing Tinggi dan Kantor Imigrasi Labuhan Batu. Rencana ini bertujuan meningkatkan akses ke layanan keimigrasian bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Kesimpulan rapat menyoroti apresiasi terhadap kinerja Kanwil. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI mengakui bahwa Kanwil terus berinovasi dalam pelayanan publik. Mereka juga menekankan peran Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA), operasi gabungan, dan program-program lain yang semakin mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat.

Komisi XIII menilai posisi strategis Sumatera Utara sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat memerlukan pengawasan yang lebih kuat. Mereka menyoroti pentingnya pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat, dan pembentukan satuan tugas pengawasan orang asing di kawasan industri. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan izin tinggal, pekerja migran Indonesia nonprosedural, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta pelanggaran keimigrasian lainnya.

Selain itu, Komisi XIII menekankan perlunya penguatan tata kelola data keimigrasian yang terintegrasi antarunit kerja maupun lintas instansi. Hal ini diharapkan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan optimisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor keimigrasian.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi XIII DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan kapasitas kelembagaan Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara. Dukungan tersebut mencakup penambahan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi pegawai, pemenuhan sarana dan prasarana, pembentukan kantor imigrasi baru, serta peningkatan kelas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Sebagai tindak lanjut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI merekomendasikan agar pengembangan sistem digitalisasi dan integrasi data keimigrasian berbasis teknologi informasi dibahas secara khusus dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian.

Dengan demikian, kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara legislatif dan jajaran Imigrasi. Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan keimigrasian yang lebih profesional, modern, dan responsif terhadap tantangan pengawasan di wilayah strategis seperti Sumatera Utara.

Kesempatan ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sistem keimigrasian, memperluas akses layanan, dan memastikan pengawasan yang efektif di wilayah yang memiliki peran kunci dalam arus migrasi dan perdagangan internasional.