Malang Potong Bantuan Seragam Gratis, Fokus Keluarga Miskin

Di Kota Malang, kabar yang tidak menyenangkan datang bagi orang tua siswa baru. Program seragam gratis yang dulu banyak dinikmati kini dipangkas. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), memutuskan bantuan ini hanya diberikan kepada siswa dari keluarga prasejahtera atau miskin. Langkah ini diambil setelah Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan efisiensi anggaran daerah.

Akibat kebijakan tersebut, alokasi dana untuk seragam gratis menurun drastis. Pada tahun 2025, anggaran sebesar Rp 6 miliar digurangi menjadi Rp 1,5 miliar untuk tahun ajaran baru 2026.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan akan dimulai setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selesai. Program ini tetap menargetkan siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, namun dengan kriteria yang lebih ketat.

“Setelah siswa diterima di sekolah, nanti pihak sekolah yang akan mengusulkan nama-nama penerima seragam gratis,” ujar Suwarjana kepada wartawan, Sabtu 02 Mei 2026. Pihak sekolah memiliki peran penting dalam pendataan awal. Meskipun begitu, Suwarjana menegaskan bahwa proses verifikasi tidak dilakukan sembarangan karena harus mengacu pada data resmi Dinas Sosial (Dinsos), termasuk klasifikasi desil kesejahteraan.

“Sudah ada dasar dari Dinsos, jadi tidak sembarangan. Kami juga yakin masyarakat sekarang sudah semakin sadar, yang mampu tidak akan mengaku tidak mampu,” tegas Suwarjana. Langkah ini menjadi filter utama untuk mencegah penyalahgunaan data di lapangan.

Dampak pengetatan aturan terlihat pada proyeksi jumlah penerima. Pada tahun 2025, sekitar 13 ribu siswa mendapat bantuan. Pada tahun 2026, jumlahnya diprediksi turun drastis menjadi antara 2.500 hingga 3.000 siswa saja.

Aturan baru ini tidak hanya berlaku bagi sekolah negeri, tetapi juga bagi siswa di sekolah swasta. Terkait penurunan anggaran dari Rp 6 miliar menjadi Rp 1,5 miliar, Suwarjana menyebutnya sebagai langkah efisiensi nyata. Dana tersebut dipangkas demi memastikan bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.

“Ya pasti berkurang, ini bagian dari efisiensi anggaran,” terangnya. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, mengakui pemangkasan anggaran seragam gratis bagi pelajar di Kota Malang. Meski ada pemotongan, program seragam gratis tetap berjalan, namun lebih memprioritaskan pelajar kurang mampu.

“Tetap ada program seragam gratis. Fokusnya kepada siswa dengan keluarga tidak mampu,” ujarnya terpisah. Menurut Ginanjar, sebelumnya program seragam gratis diberikan kepada seluruh pelajar. Ke depan, ada kriteria bagi penerima seragam gratis tersebut.

“Kalau yang awal semua siswa. Saat ini sesuai dengan usulan sekolah, ada kriteria tidak mampu berada di bawah desil 5,” pungkas politisi dari Partai Gerindra.

Perubahan ini menandai pergeseran kebijakan sosial di Kota Malang, menyesuaikan alokasi dana dengan kebutuhan yang lebih terfokus. Dengan pengurangan anggaran, pemerintah berharap bantuan seragam gratis dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan siswa yang benar-benar membutuhkan mendapat dukungan.