Malaysia naik suhu AC kantor, WFH mulai 15 April, aturan baru

Gangguan rantai pasok energi global akibat konflik di Timur Tengah membuat Malaysia harus mengambil langkah-langkah penghematan. Salah satu kebijakan terbaru adalah penyesuaian suhu pendingin ruangan di semua kantor pemerintah, termasuk lembaga anti korupsi.

Azam Baki, Ketua Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), mengungkapkan keputusan ini berasal dari kabinet negeri. Pada 02 April 2026, ia berkata: Sesuai instruksi Kabinet, suhu pendingin ruangan akan dinaikkan, dan kita mungkin diperbolehkan mengenakan pakaian yang lebih kasual ke kantor seiring dengan kenaikan suhu. Ia menambahkan, Kita mungkin bisa mengenakan kemeja lengan pendek dan sebagainya.

Azam menjelaskan bahwa penurunan suhu AC menjadi penting karena harga batu bara dan gas alam, dua bahan bakar utama pembangkit listrik negara, terus naik. Kedua komoditas tersebut sebagian besar diimpor, sehingga biaya produksi listrik meningkat. Dengan mengurangi pendinginan, pemerintah berharap dapat menekan konsumsi energi di sektor publik.

Langkah ini tidak terlepas dari kebijakan lain yang diumumkan pada 01 April 2026. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara resmi mengumumkan bahwa semua kementerian, lembaga pemerintah, badan hukum, dan entitas terkait akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) mulai 15 April 2026. Ia menyatakan: Kabinet telah menyetujui kebijakan bekerja dari rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan pasokan energi yang stabil.

Polisi WFH dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar kendaraan pribadi dan menekan permintaan BBM. Sejak lama, Malaysia memberikan subsidi bensin sehingga warga yang memenuhi syarat hanya membayar RM 1,99 per liter. Namun, kenaikan harga minyak mentah global akibat konflik dan penutupan Selat Hormuz memaksa Anwar menyesuaikan kuota BBM bersubsidi. Kuota ini turun dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan.

Dengan kombinasi penyesuaian suhu AC dan kebijakan WFH, pemerintah berharap dapat menstabilkan pasokan energi sambil mengurangi beban pengeluaran. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya negara untuk menanggapi tekanan ekonomi global sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya energi.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menandai respons pragmatis Malaysia terhadap tantangan energi, menyesuaikan kebijakan internal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menekan konsumsi energi di sektor publik.