MBG Malang Henti Operasi, BGN Segera Bayar Tagihan

Surabaya – Ratusan pelajar dan tenaga pendidik di Kota Malang kini tidak lagi menerima layanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini terganggu setelah sejumlah dapur MBG menghentikan operasional karena anggaran belum dicairkan.

Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengaku bahwa masalah ini pernah muncul sebelumnya. Ia menegaskan bahwa BGN akan segera membayarkan tagihan ke masing-masing dapur. “Kalau masalah pembayaran ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Kami selalu meneruskan apa yang kita temukan di lapangan kepada BGN agar BGN kemudian bisa menindaklanjuti karena kewenangan sepenuhnya tentu di BGN langsung dengan SPPG masing-masing, pembayaran ke virtual account masing-masing,” kata Emil usai memimpin rapat paripurna di DPRD Jawa Timur, 09 Juni 2026.

Emil juga menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran ke SPPG biasanya disebabkan oleh administrasi yang belum lengkap dari pihak dapur. “Tapi dari pengalaman yang kami temukan juga tidak jarang ada kaitannya dengan persyaratan administrasi yang kemudian diminta oleh BGN untuk dilengkapi. Jadi kami tetap meyakini bahwa ini permasalahan yang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya BGN kemudian akan menyelesaikan,” terangnya.

Menurut data yang disampaikan, saat ini ada sekitar 4.400 SPPG yang telah beroperasi di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, lebih dari 300 dapur sedang disuspend untuk melengkapi dokumen kelayakan agar dapat segera beroperasi kembali. “Yang beroperasi 4.400-an, dan sekitar 300-an dapur saat ini di-suspend untuk melengkapi dokumen-dokumen kelayakan agar segera dilengkapi,” jelasnya.

Emil juga menyoroti kebijakan baru yang mewajibkan SPPG menyerap telur peternak di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Blitar. “Jadi kita harap harga telur Rp 24 Ribu per kilogram ini bisa bertahan di level peternak, dan sudah ada imbauan juga SPPG menyerap hasil panen para petani, peternak di Jawa Timur,” tandasnya.

Program MBG tetap menjadi upaya penting untuk memastikan siswa dan tenaga pendidik mendapatkan gizi yang memadai. Namun, keterlambatan dana dan persyaratan administratif menjadi hambatan utama yang sedang ditangani oleh pihak terkait.