Medan Luncurkan Digitalisasi Bansos, Fokus Akurasi Data

Wali Kota Medan, Rico Waas, menyoroti fakta bahwa banyak warga Medan yang masuk kategori mampu namun tetap menerima bantuan sosial. Ia menegaskan bahwa hal ini disebabkan oleh data yang belum akurat.

“Sering kita dengar, masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dinilai mampu justru menerima. Ini terjadi karena data kita belum sepenuhnya valid dan transparan,” kata Rico dalam keterangan tertulis.

Untuk memperbaiki situasi, pemerintah kota sedang melakukan pendataan secara digital. Dalam satu hari, 5 keluarga yang didata secara digital menjadi targetnya.

“Ke depan tidak boleh lagi ada data ‘like or dislike’. Bukan karena suka atau tidak suka seseorang lalu dimasukkan sebagai penerima bantuan. Semua harus berbasis data yang riil dan terverifikasi,” ujarnya.

Menurut politisi Partai Nasdem ini, pendataan digital akan membuka peluang bagi lebih banyak warga Medan yang dinilai kurang mampu. Ia menegaskan, “Kalau memang ternyata yang membutuhkan lebih banyak, itu harus kita hadapi dengan jujur. Dengan data yang valid, kita bisa mencari solusi yang tepat.”

Kota Medan menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos, setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi.

Pemerintah Kota Medan telah menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari berbagai unsur, termasuk PKK dan perangkat kelurahan. Para agen ini ditugaskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga di Kota Medan.

Dengan langkah ini, Medan berharap data bantuan sosial menjadi lebih transparan dan akurat, sehingga bantuan dapat dialokasikan kepada yang benar-benar membutuhkan.