Menkeu Andalkan Coretax dan PHK Pegawai Pajak
Gambar atau konten salah?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengandalkan dua strategi utama untuk menggenjot penerimaan negara. Pertama, memperbaiki sistem administrasi perpajakan inti yang dikenal dengan Coretax. Kedua, memantau secara ketat kinerja setiap kantor pajak di seluruh Indonesia.
Purbaya menyampaikan hal ini setelah memperkirakan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak serta kepabeanan dan cukai tidak akan mencapai target hingga tahun 2026. Ia mengakui bahwa sistem Coretax masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu kendala terbesar adalah antarmuka atau interface yang membuat sistem berjalan lambat.
"Coretax kita perbaiki lagi, sudah bagus tapi kan kemarin buat interface jadi lambat lagi. Kita betulin lagi," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 07 Juli 2026.
Selain mengandalkan Coretax, Purbaya juga akan memantau kinerja setiap kantor pajak. Bahkan, ia tidak segan untuk menindak tegas jajaran pegawai di kantor pajak yang memiliki kinerja lambat. Purbaya mengaku siap merumahkan pegawai yang dinilai tidak mampu bekerja secara maksimal.
"Nanti kalau ada yang kelihatan terlalu lambat atau ada pengaduan masyarakat di tempat itu, kita akan cepat bertindak. Kan sekarang saya boleh merumahkan orang, saya akan merumahkan kalau mereka nggak kerja dengan bagus," beber Purbaya.
Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa saat ini rata-rata kinerja pegawai pajak sudah lebih baik. Namun, ia tetap tidak akan ragu jika menemukan pegawai pajak dengan kinerja yang tidak efisien.
"Rata-rata sekarang sudah lebih baik, cuma tetap saja kalau ada yang tidak efisien atau agak balel kita beresin," imbuh ia.
Dalam outlook postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, tercatat outlook penerimaan pajak sampai akhir 2026 hanya mencapai Rp 2.310,8 triliun atau 98 persen dari target APBN sebesar Rp 2.357,7 triliun. Sementara itu, outlook kepabeanan dan cukai mencapai Rp 320,6 triliun atau 95,4 persen dari target APBN sebesar Rp 336 triliun.
Meskipun tidak mencapai target, angka-angka tersebut masih menunjukkan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Pajak Rp 2.310,8 triliun tumbuh 20,5% yoy, serta kepabeanan dan cukai Rp 320,6 triliun tumbuh 6,8%," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa, 07 Juli 2025.
Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Sistem Coretax yang belum sempurna dan kinerja pegawai yang tidak merata menjadi dua titik lemah utama. Langkah tegas Purbaya untuk merumahkan pegawai yang tidak produktif menunjukkan keseriusan dalam mengejar target, meskipun angka pertumbuhan penerimaan tahun ini sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun lalu.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
