Miskin Ekstrem Sidoarjo: Tanah Bukan Milik Menahan Bantuan

Sidoarjo, yang sering dipanggil kota penyangga metropolitan Surabaya, terkenal dengan tambak bandeng dan udang serta ribuan pabrik yang berdiri di berbagai wilayah. Di balik gemerlap industri ini, masih ada lapisan masyarakat yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Di RT 03 RW 06 Dusun Tanggulrejo, Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tercatat 93 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 254 jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit terlewati.

Mayoritas warga bekerja sebagai pemulung, pengepul barang bekas, atau membuka warung kopi kecil‑kecilan. Penghasilan harian mereka rata‑rata hanya Rp 40 ribu hingga Rp 60 ribu, membuat hidup menjadi tidak menentu.

“Mayoritas warga di sini pekerjaannya pemulung, pengepul barang bekas, ada juga yang buka warung kopi kecil. Sangat sedikit yang punya pekerjaan tetap atau kerja di pabrik,” kata Ketua RT 03 RW 06, Nur Halimatus Sadiah, pada 18 Mei 2026.

Menurut Nur, kawasan tersebut awalnya merupakan lahan penampungan milik Dinas Sosial dan Pengairan sejak sekitar tahun 1989‑1990. Karena status tanah bukan milik pribadi, banyak warga kesulitan masuk data resmi penerima bantuan sosial pemerintah.

“Kesulitannya memang di status tanah. Banyak warga sebenarnya sangat membutuhkan bantuan, tapi sering terkendala administrasi karena tanah ini bukan milik pribadi,” ujarnya.

Ia menambahkan kondisi rumah warga masih memprihatinkan. Meski dari depan tampak layak, banyak bagian belakang rumah yang sudah rusak dan tidak sehat untuk ditempati.

“Ada sekitar lima rumah yang terlihat rusak parah. Tapi sebenarnya banyak rumah lain kalau dilihat belakangnya juga bobrok. Ada yang dindingnya dipakai dua rumah, banyak pakai triplek dan kayu penutup, kamar mandinya juga tidak layak,” ungkapnya.

Beberapa hari terakhir, petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sidoarjo mulai melakukan pendataan terhadap warga setempat. Informasi masih tahap pencatatan, namun sudah ada bantuan sekitar Rp 625 ribu untuk kebutuhan dasar, meski belum semuanya cair.

“BAZNAS sudah datang mendata warga. Informasinya masih tahap pencatatan dan ada bantuan sekitar Rp 625 ribu untuk kebutuhan dasar, tapi belum semuanya cair,” tambahnya.

Camat Porong, Feri Prasetiya Budi, mengakui jumlah warga terdiri dari 93 KK warga tetap dan 7 KK warga kontrak. Meskipun kondisi ekonomi sangat memprihatinkan, mereka tetap tercatat resmi sebagai warga Kelurahan Porong dan berada di bawah naungan administrasi pemerintah kelurahan.

“Kawasan tersebut berdiri di atas tanah milik negara atau aset Dinas Pengairan dan Irigasi, sehingga banyak rumah tidak bisa mendapatkan bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) maupun program PENKAP karena terbentur aturan kepemilikan lahan,” kata Feri.

Padahal, sebagian besar bangunan warga sudah tidak layak huni. Banyak atap rusak, dinding seadanya, dan lingkungan yang memerlukan penanganan. Meski begitu, sejumlah bantuan sosial pemerintah sudah diterima, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan beras serta pangan lainnya.

Ke depan, BAZNAS direncanakan akan memberikan sembako dan kebutuhan makan dasar yang diprioritaskan bagi warga dengan kondisi paling parah. Pihak kecamatan berharap bantuan berbasis zakat, kemanusiaan, dan kepedulian masyarakat dapat menjadi solusi sementara bagi warga.

Salah satu warga bernama Sakri, berusia 71 tahun, masih harus bekerja mencari rongsokan setiap hari demi mencukupi kebutuhan hidup bersama istrinya.

“Kalau nggak kerja ya nggak makan. Penghasilan tidak tentu, kadang Rp 40 ribu sampai Rp 60 ribu sehari tergantung dapatnya,” kata Sakri.

Meski usia sudah lanjut dan kondisi tubuh mulai sakit‑sakit, Sakri tetap berusaha bekerja dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur.

“Namanya hidup dijalani saja, disyukuri. Saya masih tinggal berdua sama istri, saling menjaga dan cari nafkah bersama,” ujarnya.

Gambaran perjuangan Sakri mencerminkan kehidupan warga miskin ekstrem di tengah pesatnya perkembangan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota industri. Keterbatasan akses bantuan karena status tanah dan kondisi rumah yang tidak layak menambah beban hidup mereka, sementara upaya bantuan sosial masih berlangsung secara bertahap.