MK Putus: Hanya BPK yang Wajib Audit Kerugian Negara Resmi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengaudit kerugian negara. Keputusan ini dituangkan dalam Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang disahkan pada Senin, 9 Februari 2026. Sepuluh hakim MK, di antaranya Suhartoyo (ketua), Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, menandatangani putusan tersebut.

Keputusan ini muncul setelah dua mahasiswa, Bernita Matondang dan Vendy Stiawan, mengajukan gugatan. Mereka menilai bahwa Pasal 603 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak jelas mengenai lembaga audit keuangan negara, mekanisme pemeriksaan, dan standar penilaian kerugian. Mahasiswa tersebut meminta MK menyatakan bahwa frasa “kerugian keuangan negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD RI dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam permohonannya, pemohon menegaskan bahwa kerugian negara tidak boleh diukur hanya lewat hasil audit lembaga tertentu. Mereka menginginkan bukti sah yang dinilai secara independen oleh hakim. Seperti yang tertulis dalam petitum, “Sepanjang tidak dimaknai bahwa pembuktian kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif dan tertutup hanya pada hasil pemeriksaan lembaga audit tertentu, melainkan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana.”

MK menanggapi dengan menyatakan bahwa kerugian negara dapat dihitung berdasarkan temuan instansi berwenang. Menurut MK, lembaga yang berwenang menghitung adalah BPK, sesuai dengan penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 dan Pasal 23E ayat (1) UUD RI. MK juga mengutip Pasal 10 ayat (1) Undang‑Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, MK menilai bahwa dalil pemohon mengenai standar penilaian kerugian dan siapa yang berwenang menetapkannya tidak beralasan menurut hukum. MK menyatakan bahwa permohonan pemohon “seluruhnya tidak beralasan menurut hukum.”

Ketua MK, Suhartoyo, menutup keputusan dengan kata: “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.”

Keputusan ini menegaskan bahwa hanya BPK yang memiliki mandat untuk mengaudit dan menyatakan kerugian negara. Dengan demikian, peran BPK dalam pengawasan keuangan negara tetap menjadi satu-satunya jalur resmi untuk menentukan jumlah kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ini memberi kejelasan bagi lembaga-lembaga lain dan pihak berwenang tentang batasan kewenangan mereka dalam proses penegakan hukum terkait kerugian negara.