MPR RI Nonaktifkan Juri LCC Empat Pilar Kalimantan Barat

Pada 12 Mei 2026, MPR RI memutuskan menonaktifkan seluruh juri dan MC yang bertugas di Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan ini diambil setelah terungkap adanya ketidaksesuaian penilaian yang menimbulkan kontroversi.

Keputusan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi MPR RI. Dalam postingannya, MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan LCC Empat Pilar di Provinsi Kalimantan Barat. "MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," kata mereka.

MPR menegaskan bahwa lomba cerdas cermat harus menampilkan sportivitas, objektivitas, dan keadilan. Mereka menilai bahwa penilaian yang tidak konsisten merusak reputasi kompetisi. "MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," pernyataan tersebut.

Sebagai langkah konkret, seluruh juri dan MC yang terlibat di LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat dinonaktifkan. MPR RI berencana mengevaluasi seluruh proses, mulai dari persiapan hingga penilaian akhir. Evaluasi ini akan mencakup mekanisme verifikasi jawaban dan prosedur keluhan.

Di media sosial, banyak komentar menyoroti perbedaan nilai yang diberikan kepada jawaban yang serupa. Video yang beredar pada 11 Mei 2026 menunjukkan juri memberi nilai minus lima kepada Grup C SMAN 1 Pontianak, sementara Grup B SMAN 1 Sambas mendapat nilai 10 atas jawaban yang hampir identik.

Menurut video, juri yang sama adalah Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita. Grup C mengklaim bahwa jawaban mereka tidak berbeda, namun juri menegaskan bahwa jawaban tersebut tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas. Hal ini memicu protes dari peserta.

Siti Fauziah, Sekjen MPR RI, menyatakan bahwa panitia pelaksana sedang melakukan penelusuran internal terkait penilaian. Dia menegaskan bahwa pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait dinamika perlombaan. Penelusuran ini akan mencakup semua aspek teknis.

MPR juga mengapresiasi semua pihak yang terlibat. "MPR RI mengapresiasi peserta, guru, hingga masyarakat yang menaruh perhatian atas kegiatan lomba tersebut," kata Siti Fauziah. "MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar," tambahnya.

Selain itu, MPR RI menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi prioritas utama. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perlombaan. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki citra LCC di masa depan.

Siti Fauziah menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan secara independen. Semua hasil evaluasi akan dipublikasikan untuk memastikan bahwa proses penilaian bersifat adil dan tidak bias. Pihak MPR RI berjanji akan menindaklanjuti setiap temuan.

Dengan menonaktifkan juri dan MC serta melakukan evaluasi menyeluruh, MPR RI berusaha memperbaiki mekanisme penilaian di LCC Empat Pilar. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan peserta, guru, dan masyarakat terhadap kompetisi cerdas cermat nasional.