Mualem Desak Gas Andaman Diolah di Darat, Bahlil Hitung Untung Rugi

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, mendesak agar gas dan kondensat dari Blok Andaman diolah di darat, tepatnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Ia menolak rencana pengolahan di tengah laut. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih menghitung-hitung untung ruginya.

Bahlil menjelaskan, lapangan gas Tengkulo yang dikelola Mubadala Energy terletak lebih dari 12 mil dari pesisir Aceh. Membangun pipa dari lokasi itu ke daratan, menurutnya, membutuhkan biaya yang sangat besar. Akibatnya, harga jual gas yang dihasilkan tidak akan kompetitif di pasar.

Sebagian gas dari blok tersebut rencananya akan dialirkan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sisanya akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Aceh. Salah satu perusahaan yang menjadi sasaran adalah Pupuk Iskandar Muda (PIM). Selama ini, PIM mendatangkan bahan baku Liquefied Natural Gas (LNG) dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

"Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman," kata Bahlil di Banda Aceh, Sabtu, 11 Juli 2026. Pernyataan itu disampaikannya usai melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Aceh.

Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar menekankan pentingnya jaminan keberlanjutan pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) tersebut. Pemerintah, kata dia, harus memastikan dampaknya benar-benar dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Ia mengakui, opsi pengolahan gas di KEK Arun masih dalam tahap pembahasan.

"Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan, ya. Kita harus cari yang win-win. Kita enggak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi. Karena ujung-ujungnya ini bisnis. Selama itu perhitungan ekonominya masuk, bisa dapat kita pertimbangkan," jelas Bahlil.

Ia menambahkan, "Tapi kalau perhitungan ekonominya memang agak berat, itu juga susah untuk kita paksakan. Karena enggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi, harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor, dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu."

Sebelumnya, Mualem dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto disebut sepakat untuk merevisi Plane of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman, atau yang dikenal sebagai Blok Andaman. Mualem bersikukuh meminta gas dan kondensat diolah di KEK Arun, bukan di tengah laut.

"Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, kepada wartawan pada Kamis, 11 Juni 2026.

Pertemuan antara Mualem dan Djoko berlangsung di Kantor SKK Migas di Jakarta, Rabu malam, 10 Juni 2026. Menurut Nurlis, Mualem sama sekali tidak menolak proyek lapangan gas Tengkulo yang dikelola Mubadala Energy. Namun, ia meminta sejumlah poin dalam PoD direvisi agar tidak merugikan Aceh.

Berdasarkan PoD yang ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret lalu, gas dan kondensat akan diproses di Floating Production Storage dan Offloading (FPSO) di South Andaman. Setelah diproses di kapal tersebut, barulah gas disalurkan ke Onshore Receiving Facilities (ORF) yang berlokasi di KEK Arun, Lhokseumawe.

ORF adalah fasilitas di darat yang berfungsi menerima aliran gas alam yang datang dari laut. Sementara itu, FPSO adalah kapal atau struktur terapung yang dirancang khusus untuk memproduksi, menyimpan, dan mengirimkan minyak atau gas yang diekstraksi dari ladang lepas pantai.

Proses penyaluran gas direncanakan melalui jalur pipa bawah laut dari FPSO menuju ORF. Mubadala Energy disebut-sebut tengah menyiapkan proses tender untuk pengadaan unit FPSO raksasa. Langkah ini diambil untuk mempercepat komersialisasi gas (fast-track) di South Andaman.

Unit FPSO itu diproyeksikan akan memproses gas laut dalam sebelum dialirkan melalui pipa. Namun, Mualem menginginkan skenario yang berbeda. Ia ingin gas dan kondensat diproses di daratan, tepatnya di KEK Arun.

"Jadi skema penyaluran gas langsung ke darat (onshore pipelining) untuk diolah di KEK Arun. Kemudian gas dan kondensat diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun," jelas Nurlis.

Tujuan Mualem, kata Nurlis, adalah agar pengelolaan Blok Andaman dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Mubadala sebagai investor diharapkan tetap untung. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh juga diuntungkan, begitu pula masyarakat Aceh.

"Pengolahan di darat sangat efektif mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal. Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai," ujarnya.

Perdebatan ini pada dasarnya adalah soal pilihan: mengolah gas di laut dengan biaya infrastruktur pipa yang mahal, atau mengolahnya di darat dengan harapan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Aceh. Pemerintah masih mencari titik tengah antara keekonomian proyek dan keuntungan daerah.