Oloan dan Hutabarat Mundur dari Ketua Partai, Fokus Daerah
Gambar atau konten salah?
Bupati Oloan Paniaran Nababan mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPC PDIP Humbahas. Keputusan ini datang setelah Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat juga mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPW Perindo Sumut.
PDIP dan Perindo adalah partai yang berada di luar koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Setelah pemilu, Perindo memilih mendukung pemerintahan Prabowo‑Gibran, sementara PDIP mengklaim menjadi penyeimbang.
JTP Hutabarat mengungkapkan alasan mundurnya karena kesibukannya sebagai kepala daerah. Ia menyampaikan hal tersebut langsung kepada Ketua Umum Perindo, Angela Tanoesoedibjo. "Saya sudah menyatakan sama Ketua Umum (Angela Tanoesoedibjo), dikarenakan kondisi saya lumayan sibuk, padat sebagai kepala daerah," kata JTP Hutabarat di kantor DPW Perindo Sumut pada 27 Februari 2026.
Ia menambahkan bahwa ia tidak lupa dengan partai yang telah membantu kariernya. Namun, tugas sebagai Bupati Taput dianggap menghalangi upaya membesarkan Perindo. "Saya pastilah ingat Perindo yang membesarkan saya, akan tetapi kondisi saat ini kan saya kepala daerah, jadi kepala daerah itu tugasnya setelah saya jalani setelah setahun tugasnya banyak, apalagi keadaannya sekarang ini," ujarnya.
JTP menilai sulit membagi waktu antara kepemimpinan daerah dan kepemimpinan partai. Ia menyatakan, "Saya sudah satu tahun lebih juga menjadi Ketua DPW, dengan target partai yang besar untuk persiapan Pemilu 2029 jadi saya rasa saya akan banyak halangan untuk melakukan kegiatan, salah satunya saya mungkin bisa dihitung jari untuk bisa datang ke kantor ini, makanya saya bilang kita harus cari yang full timer untuk bisa membesarkan partai ini," tuturnya.
JTP Hutabarat resmi ditunjuk sebagai Ketua DPW Perindo Sumut pada 30 Mei 2024, menggantikan Rudi Zulham Hasibuan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Harian DPW Perindo Sumut.
Oloan, di sisi lain, mengundurkan diri untuk lebih fokus pada tugas sebagai Bupati Humbahas. Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDIP Sumut, menegaskan alasan tersebut. "Iya, dia (Oloan) mundur karena katanya mau fokus kerja di pemerintahan," kata Rapidin Simbolon pada 12 April 2026.
Rapidin juga menyatakan bahwa Oloan masih tetap menjadi kader PDIP meskipun tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPC. Ia akan meminta klarifikasi apakah Oloan akan tetap menjadi pengurus atau hanya menjadi kader. "Nggak, dia masih kader PDI Perjuangan, nanti klarifikasi lagi ke dia apakah nanti tetap jadi pengurus atau jadi kader," tambahnya.
Hingga saat ini belum ada pengganti resmi bagi Ketua DPC PDIP Humbahas. "Belum (ada pengganti Ketua DPC PDIP Humbahas yang ditunjuk), masih baru ini," tuturnya.
Peristiwa ini menandai perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan partai di daerah. Kedua keputusan tersebut mencerminkan prioritas masing‑masing pemimpin daerah untuk menyeimbangkan tugas administratif dan aktivitas politik. Dalam konteks persiapan pemilu mendatang, kebutuhan akan pemimpin partai yang dapat mengabdikan waktu penuh menjadi faktor penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan partai di tingkat daerah.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Gelombang Panas Belanda Tewaskan 900 Orang, Prancis Terbakar
Kuasa Hukum Sarwendah Bantah Tuduhan Eksploitasi Anak
Pelabuhan Roro Gunungsitoli Disiapkan Jadi Pusat Logistik Nias
Kerajaan Dukung Penuh Timnas Usai Kalah di Semifinal
Gempa M3,4 Guncang Pidie Jaya, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Sergai Bangun Mal Pelayanan Publik Rp6,2 Miliar Tahun Ini
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
