Pasuruan Hentikan WFH, Fokus Energi dan Hari Bebas Kendaraan
Gambar atau konten salah?
Pemerintah Kota Pasuruan memutuskan untuk tidak menerapkan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diambil sebagai upaya penghematan energi sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan publik. “Kota Pasuruan tidak melakukan WFH dengan asumsi khawatir mengganggu layanan publik,” kata Wali Kota Adi Wibowo pada Rabu (1/4/2026).
Selain itu, pemerintah kota menyiapkan langkah efisiensi energi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah program hari bebas kendaraan bagi ASN. “Setiap hari Jumat kita dorong bebas kendaraan ke kantor, bisa dengan bersepeda, jalan kaki, atau transportasi umum,” tambahnya.
Penghematan energi juga dilakukan di lingkungan perkantoran melalui pengelolaan penggunaan listrik secara lebih bijak. Penggunaan pendingin ruangan (AC) dan lampu akan dibatasi, hanya dinyalakan sesuai kebutuhan. “Penggunaan pendingin ruangan (AC) dan lampu akan dibatasi, hanya dinyalakan sesuai kebutuhan.”
Pemerintah kota menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian daerah atas arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi, tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan publik. “Kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian daerah atas arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi, tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
Kebijakan ini menandai upaya daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan energi dengan pelayanan publik, sekaligus menyesuaikan diri dengan arahan pusat.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Ratusan Monyet Ekor Panjang Turun ke Pasar, Cari Makan
Guru SD di Sidoarjo Naik Perahu Demi Mengajar saat Banjir Rob
Messi Geser Mbappe di Puncak Top Skor Piala Dunia
Penyebab Karhutla: dari Hal Sepele hingga Bencana
KAI Bantah Penguntit Penumpang Wanita di Supas adalah Pegawai
Banjir Rob Kalianak Semakin Parah, Warga Minta Dam Dibangun
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
