PDIP Tegaskan Kebijakan Luar Negeri Aktif, Tolak Intervensi

Setelah mengunjungi Makam Bung Karno bersama Megawati Soekarnoputri, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristanto berbicara dengan wartawan pada Minggu, 30 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa partai dan negara harus tetap mengamalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sesuai amanat dalam Pembukaan Undang‑Undang Dasar 1945.

Hasto menyatakan, "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan tidak boleh diingkari oleh tindakan negara mana pun, negara harus berdaulat. Pemerintah harus berdiri kokoh pada prinsip tersebut," ia terangkan kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa PDIP secara konsisten menolak segala bentuk tindakan yang dianggap melanggar kedaulatan negara lain, termasuk yang melibatkan kekuatan besar dunia. “Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, harus diperjuangkan dan tidak boleh diingkari oleh suatu aksi tindakan termasuklah dari negara super power. Itulah prinsip‑prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sehingga pemerintah Republik Indonesia harus berdiri kokoh terhadap amanat dari pembukaan Undang‑Undang Dasar 1945,” jelasnya.

Ketika ditanya tentang pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo, Hasto menjelaskan bahwa pertemuan itu berlangsung akrab. Ia menyebut, "Ibu Megawati berbagi pengalaman dalam menangani krisis multidimensional, sementara Presiden Prabowo juga membuka ruang dialog yang konstruktif. Termasuk membahas tentang persoalan bangsa dan negara dan juga persoalan geopolitik dunia," tandasnya.

Dengan demikian, PDIP menegaskan komitmen pada kebijakan luar negeri yang bebas aktif, menolak intervensi asing yang mengancam kedaulatan, dan menyoroti pentingnya dialog nasional dan global dalam menghadapi tantangan geopolitik. Hasto menegaskan bahwa Indonesia harus tetap teguh pada prinsip kemerdekaan dan kedaulatan yang diamanatkan oleh UUD 1945.