Pedagang Minta Shuttle Gratis Sebelum Malioboro Bebas Mobil

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berencana menjadikan kawasan Malioboro sebagai area khusus pejalan kaki selama 24 jam penuh, yang akan mulai diterapkan pada November 2026. Rencana ini menuai respons dari para pedagang setempat. Mereka meminta agar pemerintah mempersiapkan fasilitas parkir yang memadai terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.

Slamet Santoso, yang mewakili para pedagang di Teras Malioboro, menyampaikan bahwa infrastruktur parkir di sekitar Malioboro saat ini masih belum mencukupi untuk mendukung kawasan yang bebas dari kendaraan bermotor. "Masalah transportasi yang saya sampaikan masih belum bisa memenuhi atau infrastruktur terkait dengan masalah parkiran," jelas Slamet saat dihubungi pada Senin, 06 Juli 2026. Ia menambahkan, "Nah sampai sekarang kan belum memadai. Lha kami kan sedang menuntut bahwa pemerintah provinsi kalau seandainya full pedestrian Malioboro, tolonglah untuk parkir-parkir harus disiapkan lebih dahulu."

Menurut Slamet, masalah parkir ini semakin terasa setelah Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali ditutup. Selain itu, bus-bus besar juga tidak lagi diizinkan parkir di TKP Senopati. Akibatnya, hanya TKP Ngabean yang tersisa untuk menampung bus wisata berukuran besar. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena jarak dari TKP Ngabean menuju kawasan Malioboro tergolong jauh.

Slamet menuturkan bahwa wisatawan harus berjalan kaki untuk mencapai pusat kawasan perbelanjaan, termasuk saat cuaca sedang tidak bersahabat. "Saya pernah, saya amati sendiri para wisatawan yang parkir di Ngabean jalan kaki menuju Teras Malioboro. Itu dalam kondisi terang, nggak apa-apa kalau nggak musim hujan ya. Nah, pada saat itu hujan deras. Nah, saya juga kasihan juga to, dengan jarak yang jauh, dengan kondisi hujan-hujanan, mereka hanya ingin berbelanja di Teras Malioboro," ujarnya.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah menyediakan layanan antar-jemput gratis atau shuttle dari kantong-kantong parkir menuju kawasan Malioboro. Layanan ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas para wisatawan. "Lha kalau lama-kelamaan hal itu terus terjadi seperti itu, tidak menutup kemungkinan nanti lama-lama Teras Malioboro akan ditinggalkan oleh wisatawan. Karena kendalanya jauh, dijangkau harus jalan kaki. Infrastruktur yang saya tuntut ke pemerintah, ya harus ada shuttle, paling tidak yang harus disiapkan pemerintah dan tidak berbayar," harapnya.

Para pedagang menekankan bahwa tanpa solusi parkir yang jelas, kebijakan Malioboro sebagai kawasan pejalan kaki justru berisiko mengurangi jumlah pengunjung. Jarak tempuh yang jauh dan minimnya transportasi penghubung menjadi kekhawatiran utama, terutama saat cuaca buruk. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penerapan kawasan bebas kendaraan, tetapi juga pada kenyamanan dan aksesibilitas bagi wisatawan yang datang.