Pemerintah Pertimbangkan Belajar Daring untuk Hemat Energi

Di Denpasar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengungkapkan bahwa rencana pemerintah untuk menghemat energi menimbulkan pertanyaan tentang apakah siswa akan belajar di rumah. Ia menegaskan bahwa opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih dalam tahap kajian.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko Pratikno pada Senin, 23 Maret 2026.

Pratikno menekankan bahwa kebijakan penghematan energi tidak boleh mengganggu proses belajar atau pelayanan publik. Untuk pembelajaran, PJJ akan disesuaikan dengan karakter mata pelajaran. Jika mata pelajaran tersebut memerlukan praktikum, pemerintah tetap mendorong tatap muka.

Selain pendidikan, pemerintah sedang meninjau beberapa isu strategis. Di antaranya penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet bagi siswa. Kebijakan ini bertujuan menjaga kualitas pendidikan sambil mengurangi konsumsi energi.

Strategi penghematan energi lintas instansi meliputi penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), peningkatan pemanfaatan platform digital, dan pembatasan mobilitas perjalanan dinas. Rencana ini akan mulai berlaku pada April 2026.

Pratikno menegaskan, “Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.”

Keputusan untuk belajar di rumah masih belum final. Namun, kebijakan ini menandai langkah baru pemerintah dalam menggabungkan efisiensi energi dengan kebutuhan pendidikan.

Di kawasan Asia Tenggara, negara tetangga juga menerapkan langkah serupa akibat pembatasan minyak di Selat Hormuz. Filipina, Thailand, Vietnam, dan Myanmar telah mengurangi jam kerja atau membatasi perjalanan dinas. Misalnya, Thailand mengumumkan pembatasan harga sementara untuk solar, sementara Vietnam menggunakan dana stabilisasi harga bahan bakar.

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia berusaha menyeimbangkan kebutuhan energi dan pendidikan. Dengan pendekatan berbasis data dan koordinasi lintas lembaga, harapannya kebijakan ini dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan kualitas belajar.