Pemerintah: SE No.7 2026, Tidak Ada PHK Massal Guru Non-ASN

Surat Edaran (SE) No. 7 Tahun 2026 masih menjadi bahan perdebatan di kalangan pendidik. Pihak-pihak tertentu menafsirkan isi SE tersebut sebagai rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi guru non‑ASN di satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah pada akhir tahun ini. Rumor ini muncul setelah disebutkan dalam SE bahwa penugasan guru non‑ASN akan berlangsung hingga 31 Desember 2026.

Untuk menanggapi spekulasi tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa klaim PHK tidak benar. Ia menyatakan bahwa SE tersebut bertujuan “menata statusnya”. “Bahwa tidak akan ada, beliau (Menteri PANRB) menyampaikan ya, tidak akan ada PHK massal karena pemerintah sedang merumuskan pemenuhan kebutuhan guru ke depan seperti apa,” tegas Nunuk pada 11 Mei 2026.

Meski begitu, mekanisme konkret yang akan digunakan untuk menata status guru masih belum diungkap. Nunuk meminta semua guru tetap melaksanakan tugas harian sambil menunggu redistribusi yang akan dilakukan melalui masing‑masing pemerintah daerah. Menurutnya, redistribusi menjadi kunci pelaksanaan SE No. 7 Tahun 2026.

Dalam hal status, Nunuk masih mengacu pada hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRAB). Pemerintah menegaskan bahwa semua guru nantinya tidak lagi berstatus honorer atau non‑ASN. “Jadi karena sekarang ini tidak boleh ada non‑ASN, tentu ke depan itu seleksinya adalah ASN. Nah ASN‑nya itu apakah PNS (Pegawai Negeri Sipil)? Jadi saya sekarang belum bisa menjawab, apakah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)? Ini kan lagi digodok ya,” tuturnya.

Rumor ini menimbulkan kegelisahan di kalangan guru. Beberapa pihak menanyakan bagaimana reaksi DPR terhadap isu ini. Diskusi tersebut diangkat oleh Wakil Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, namun detailnya tidak diungkapkan dalam artikel ini.

Di luar isu pendidikan, laporan tentang penipuan jual‑beli mobil dengan metode segitiga dan penampungan bayi ilegal di Sleman juga muncul. Namun, kedua cerita tersebut tidak terkait langsung dengan SE No. 7 Tahun 2026 dan tidak dibahas lebih lanjut di sini.

Dengan demikian, SE No. 7 Tahun 2026 tetap menjadi topik yang dipantau. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada rencana PHK massal, dan langkah selanjutnya akan melibatkan redistribusi guru melalui pemerintah daerah. Status akhir guru, apakah akan menjadi PNS, PPPK, atau bentuk lain, masih dalam proses koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait. Sementara itu, para guru diharapkan tetap melaksanakan tugasnya sehari‑hari sambil menunggu keputusan akhir.

Perkembangan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menata tenaga pendidik secara sistematis, meski masih belum ada detail lengkap mengenai mekanisme dan kriteria seleksi. Seorang guru, misalnya, harus menunggu klarifikasi lebih lanjut sebelum dapat memutuskan langkah kariernya. Keterlibatan kementerian, lembaga reformasi birokrasi, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan ini.