Pemerintah Target Tutup 645 Ribu Anak Tidak Sekolah 2045

Jakarta, 3 Juni 2026 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan tekad pemerintah untuk menyelesaikan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS). Ia mengungkapkan hal tersebut saat peluncuran Perpres Nomor 3 Tahun 2026, yang menargetkan 645 ribu anak tidak sekolah tuntas pada 2045.

“Paradigma kami tidak hanya berbasis pada pendidikan sekolah atau schooling, tetapi pendidikan learning dengan with board base education,” ujar Abdul Mu’ti dalam sambutannya, dikutip dari YouTube Bappenas, Rabu (3 Juni 2026). Pernyataan ini menegaskan pergeseran fokus kementerian dari sekadar menyediakan tempat belajar menjadi menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel.

Untuk memperkuat komitmen tersebut, Kemendikdasmen telah membentuk direktorat sesuai persetujuan Presiden Prabowo. Direktorat ini menangani pendidikan dasar, menengah, nonformal, informal, khusus, dan layanan khusus. Terdapat lima model layanan pendidikan yang sedang dijalankan untuk ATS:

• Sekolah Satu Atap – menyediakan beberapa jenjang sekolah di satu tempat, khususnya di daerah yang sulit dijangkau.
• Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) – terbuka bagi anak-anak Indonesia, termasuk yang orang tuanya bekerja di luar negeri.
• Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) – melayani Paket A, B, dan C dengan urutan tertentu.
• Sekolah Terbuka – program berkelanjutan untuk memperluas akses.
• Pendidikan Inklusif Berbasis Masyarakat – menyediakan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat.

“Yang pertama adalah Sekolah Satu Atap, di mana di situ beberapa jenjang sekolah kami sediakan di satu tempat, terutama untuk daerah‑daerah yang secara geografis susah dijangkau,” kata Mu’ti.

Model kedua, PJJ, tidak hanya melayani anak dalam negeri yang kesulitan akses. “Kami telah bekerja sama dengan 25 provinsi di Indonesia untuk program Pembelajaran Jarak Jauh dengan beberapa sekolah pendamping atau sekolah induk,” tambahnya.

Model ketiga, PKBM, membuka kesempatan bagi mereka yang tidak dapat masuk sekolah formal karena alasan profesional. “Banyak atlet top belajar di kelompok belajar ini karena mereka harus berlatih, bertanding, dan seterusnya. Namun kami menjamin pelaksanaannya Paket A, Paket B, dan Paket C harus urut tidak boleh lulus C dulu, baru B belakangan,” jelas Mu’ti.

Selanjutnya, Sekolah Terbuka berfungsi sebagai program lanjutan untuk memperluas akses pendidikan. Model terakhir, Pendidikan Inklusif Berbasis Masyarakat, menekankan bahwa tidak semua siswa berkebutuhan khusus dapat menghadiri Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah inklusif. “Apa yang saat ini kami lakukan bersama mitra adalah menyediakan pendidikan inklusif berbasis masyarakat. Karena tidak semua siswa berkebutuhan khusus dapat menghadiri sekolah luar biasa (SLB), tidak pula semua bisa masuk ke sekolah inklusif,” tuturnya.

Dengan lima model tersebut, pemerintah berharap dapat menutup celah pendidikan bagi anak-anak yang terpinggirkan. Target 645 ribu anak tidak sekolah pada 2045 menandai ambisi jangka panjang, sementara inisiatif ini menunjukkan langkah konkret menuju inklusivitas dan akses yang lebih merata di seluruh Indonesia.