Pemerintah Tegaskan Belajar Offline, PJJ Ditolak Kembali

Surabaya – Rencana penerapan PJJ kembali muncul di tengah perdebatan efisiensi energi dan krisis global. Pemerintah menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap diutamakan secara tatap muka atau offline. Keputusan ini diambil agar kualitas pendidikan tidak tergerus dan hasil belajar siswa tidak menurun.

Keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian, termasuk Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pembelajaran siswa harus tetap berjalan luring.

Pratikno menjelaskan bahwa meski pernah ada diskusi tentang metode hybrid, pembelajaran daring tidak menjadi urgensi saat ini. “Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” jelas Pratikno.

Wacana sekolah daring sempat muncul ketika pemerintah mempertimbangkan penghematan bahan bakar minyak (BBM). Namun, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus dipersiapkan secara matang agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan.

Menurut Rerie, rencana penghematan BBM dengan mengubah metode belajar harus benar-benar dipahami oleh para pelaksananya di lapangan. Menurutnya, pengalaman PJJ pada masa Covid‑19 menunjukkan guru tidak siap, orang tua terbebani, dan kualitas belajar murid menurun. “Jangan sampai kesalahan yang sama berulang. Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,” ujar Rerie.

Selain kesiapan SDM, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, seperti infrastruktur digital, juga harus dipastikan. Pada tahun 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan papan interaktif digital (PID), laptop, dan hard disk eksternal kepada 288.865 satuan pendidikan. Perangkat tersebut juga dilengkapi dengan penyediaan akses internet bagi 8.152 satuan pendidikan, serta layanan listrik untuk 2.389 satuan pendidikan.

Meski sudah ada perangkat, Rerie menekankan bahwa tenaga pengajar harus memiliki keterampilan dalam mengoperasikan dan mengelola peralatan tersebut. Tanpa keterampilan ini, potensi manfaat teknologi tidak akan terwujud.

Keputusan menolak sekolah daring menegaskan prioritas pemerintah terhadap kualitas pendidikan. Ini juga mengingatkan pelajaran dari pandemi bahwa kesiapan guru, infrastruktur digital, dan dukungan kebijakan harus berjalan seiring agar pembelajaran tetap efektif.