Pemerintah Tunggu Persetujuan DPR Sebelum Tambah CHT

Pemerintah Indonesia belum melaksanakan rencana penambahan layer tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang dimaksudkan untuk menekan peredaran rokok ilegal. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, proses masih menunggu pembahasan dan persetujuan dari DPR.

“Belum, belum (diputuskan). Saya mesti ngadep DPR dulu untuk diskusi. Sudah ngomong di belakang tapi resminya belum, yang official belum, tapi bicara di belakang sudah,” kata Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, 04 Juni 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa draf aturan terkait penambahan layer cukai sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, proses pembahasan formal di DPR masih belum dimulai, sehingga belum ada keputusan akhir.

Ia juga tidak dapat memastikan kapan kebijakan layer baru cukai rokok akan mulai diterapkan. Ia hanya menekankan bahwa prosesnya memerlukan persetujuan DPR. “Belum, kita tunggu persetujuan DPR,” tuturnya.

Rencana tambahan layer baru tarif CHT diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal. Sebelumnya, Purbaya menargetkan kebijakan tersebut sudah bisa dijalankan pada Juni 2026.

Purbaya berharap dengan adanya layer tambahan, produk-produk yang selama ini beredar ilegal bisa ditarik masuk ke dalam sistem cukai. Pemerintah juga akan bertindak tegas terhadap pelaku yang mencoba mengakali aturan. “Karena kalau nggak, saya itu barang-barang juga masih banyak di sana. Jadi, kalau itu keluar, nanti mereka bisa masuk ke layer tersebut dan kalau ada yang main-main, saya tutup betulan. Serius itu ancamannya,” sebut dia pada 04 Mei 2026.

Secara keseluruhan, rencana penambahan layer tarif cukai masih menunggu persetujuan formal dari DPR, meskipun draf sudah siap dan target pelaksanaan ditetapkan pada Juni 2026. Pemerintah menekankan pentingnya langkah ini untuk mengurangi peredaran rokok ilegal dan menindak pelaku yang mengakali aturan cukai.