Pemkab Sidoarjo Perkuat Tata Kelola Keuangan demi WTP

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Pemkab) terus memperkuat tata kelola keuangan daerah dan penatausahaan aset. Langkah ini bertujuan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset di semua organisasi perangkat daerah (OPD). Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan pentingnya proses ini.

“Evaluasi dan pembenahan tata kelola keuangan daerah menjadi bagian penting di dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah,” ujar Subandi.

Ia menambahkan, “Setiap temuan dan rekomendasi menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Seluruh OPD harus segera menindaklanjuti agar tata kelola keuangan dan penatausahaan aset daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel.”

Subandi menegaskan, “Kami ingin mempertahankan opini WTP mulai dari tertib administrasi, pengawasan pelaksanaan kegiatan, hingga penataan aset daerah yang lebih optimal.”

Selama proses evaluasi, masih ditemukan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan. Mulai dari administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, hingga penatausahaan aset tetap daerah.

“Pengawasan internal juga terus diperkuat guna meminimalisasi potensi kesalahan administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan kegiatan,” tambah Subandi.

Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, Catur, menyampaikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

“Temuan pemeriksaan bukan semata mencari kesalahan, tetapi menjadi instrumen evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan sesuai ketentuan,” jelas Catur.

BPK juga mendorong seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, khususnya terkait administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, dan penatausahaan aset daerah. “Komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Sidoarjo berusaha menjaga keuangan daerah tetap tertib, transparan, dan akuntabel, sambil terus memperbaiki sistem pengawasan internal dan disiplin administrasi.